Presiden Jokowi Tinjau Penyaluran BSU di Bandung

Metro, Suara.com-  Presiden RI, Joko Widodo, menyerahkan bantuan  subsidi gaji/upah (BSU) kepada pekerja/buruh di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini berlangsung di PT Pos Indonesia KCP Bandung, Kamis (13/10/2022). 

Turut mendampingi Presiden Menaker Ida Fauziyah,Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut B. Pandjaitan; Menteri BUMN, Erik Tohir; dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Jokowi mengatakan bahwa dari 14,6 juta (calon penerima BSU) sudah tersalurkan 8,4 juta yang diberikan oleh pemerintah kepada pekerja/buruh di seluruh Indonesia.

Menaker Ida Fauziyah turut menambahkan bahwa BSU tahun 2022 telah tersalurkan melalui 5 tahap. Di mana hingga tahap ke-5 sudah tersalurkan kepada 8.432.533 orang atau setara 65,66%. 

Sementara di Jawa Barat, dari target penyaluran sebanyak 1.626.319 orang, saat ini telah disalurkan sebanyak 1.135.248 orang (69,80%). 

"Jadi Jawa Barat ini secara keseluruhan itu lebih banyak dari rata-rata nasional,"ungkap Ida.

Ida juga menjelaskan, hingga tahap ke-5, BSU disalurkan melalui Bank Himbara bagi mereka yang telah memiliki rekening Bank Himbara. Sementara sebagian lain yang belum menerima BSU salah satunya disebabkan belum memiliki rekening Bank Himbara. 

"Rata-rata yang belum menerima ini adalah tidak memiliki rekening di Bank Himbara. Kami akan salurkan melalui PT Pos Indonesia, mulai minggu depan akan mulai kita salurkan melalui Pos Indonesia," jelasnya. 

Pada penyaluran BSU tahun ini, Kemnaker menggandeng PT Pos Indonesia dengan maksud untuk mempercepat proses penyaluran. Sehingga, mereka yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU dan belum memiliki rekening Bank Himbara, tidak perlu repot-repot membuka rekening Bank Himbara, karena akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. 

Baca Juga: Inilah Enam Target KemenKopUKM untuk Berdayakan KUMKM di 2023

Selain itu, Menaker memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara, BSI, maupun PT Pos Indonesia tidak dipungut biaya sepeser pun. 

"Ini akan ditanggung pemerintah, tidak mengurangi jumlah Rp600 ribu yang akan diterima," tegasnya.