Mahfud MD Kirim Isyarat Panji Gumilang Segera Jadi Tersangka

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengirim isyarat bahwa pimpinan Pondok Pesantren AL Zaytun Indramayu Panji Gumilang akan segera ditetapkan menjadi tersangka.

Isyarat ini disampaikan Mahfud MD usai melaporkan penanganan kisruh Al Zaytun kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (4/7/2023).

"Biangnya di orang yang bernama Panji Gumilang itu. Ini sudah ditangani," ungkap Mahfud MD, seperti dilansir dari Antara.

Lebih lanjut Mahfud MD membeberkan soal perkembangan pemeriksaan Panji di kepolisian. Sebelumnya Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah memeriksa Panji Gumilang dalam kasus penistaan agama pada Senin (3/7/2023) hingga larut malam.

Pada Selasa polisi mengumumkan sudah meningkatkan status penanganan perkara Panji Gumilang, dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan.

“Sekarang sudah mulai masuk ke penyidikan, sudah gelar perkara. Sudah diumumkan penyidikan, tinggal beberapa waktu ke depan penersangkaan. Sesudah penersangkaan kan pendakwaan di pengadilan. Kalau sudah terdakwa, penuntutan. Sudah penuntutan ya vonis, pengambilan keputusan,” jelas Mahfud.

Sementara terkait lembaga pendidikan Al Zaytun, Mahfud MD menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan untuk membekukannya.

Pemerintah sementara ini berpendapat agar dilakukan upaya penyelamatan dengan pembinaan, agar bisa menjadi lembaga pendidikan yang sesuai visi-misinya yang tertulis.

“Tidak boleh ada kegiatan yang terselubung dan penyisipan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan AL Zaytun yang terdiri dari dua kelompok, satu pondok pesantren, yang kedua sekolah mulai dari ibtidaiyah, tsanawiyah sampai perguruan tinggi itu akan dibina di bawah pengawasan Kementerian Agama, yang selama ini memang menjadi pembina,” kata dia.

Baca Juga: Mahfud MD soal Ponpes Al Zaytun: Biangnya Panji Gumilang, Sudah Ditangani!

Langkah ketiga berkaitan dengan tertib sosial dan keamanan masyarakat, akan dikoordinasikan oleh gubernur bersama aparat vertikal setempat.