Ganjar Pranowo seolah berusaha untuk menghilangkan label petugas partai hingga boneka Megawati Soekarnoputri yang kerap dialamatkan kepadanya.
"Anda tidak perlu takut petugas partai atau tidak. Saya kader partai, tapi Presiden bukan, Gubernur bukan," kata Ganjar di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia, Senin (18/9/2023).
Bahkan sikap tegasnya tampaknya sudah mulai diperlihatkan sejak masih berstatus bacapres, hal ini seperti terlihat dalam program Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada pada Selasa (19/9/2023).
Awalnya Najwa Shihab menanyakan sikapnya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap sudah tidak lagi memiliki taring. Pasalnya Megawati yang notabene Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menganjurkan agar KPK dibubarkan saja.
"Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarnoputri, sempat mengeluarkan pernyataan, 'Bubarin saja KPK, tidak efektif!'" kata Najwa, dikutip pada Rabu (20/9/2023). "Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum?"
Ganjar sendiri tidak langsung menjawab tegas pertanyaan sang jurnalis, sebab awalnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu malah menjabarkan poin-poin penyebab terjadinya tindak rasuah. Menurutnya karakter seseorang, regulasi yang berlaku, sampai lembaga berpengaruh dalam penindakan KPK.
Lalu Ganjar menjabarkan rancangan solusi yang ditawarkannya, "Penguatan Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear?"
"Jadi tidak sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, tapi justru harus dikuatkan?" tanya Najwa lebih jauh.
"Sepakat, dikuatkan," ucap Ganjar yang notabene berbeda dari pendapat Megawati.
Baca Juga: Beda dari Ganjar dan Prabowo, Anies Paparkan Gagasan Tanpa PPT, Tuai Pujian Publik
Najwa mencoba mencecar lebih jauh, termasuk langkah konkret Ganjar memperkuat KPK bila memenangkan Pilpres 2024, seperti mengembalikan independensi lembaga tersebut.
"Sepakat, dikuatkan," tegas Ganjar lagi.
"Apakah (UU KPK) akan dikembalikan? Karena revisi UU KPK dinilai banyak pihak itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem," kata Najwa.
"Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan satu treatment sendiri, political interplay," jelas Ganjar.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Aksi Ngamen di Jalan Viral, Pinkan Mambo Ngaku Bertarif Fantastis Setara BLACKPINK
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- Banyak Banget, Intip Hampers Tedak Siten Anak Erika Carlina
Pilihan
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Jusuf Kalla Mau Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi! Ini Masalahnya
-
Di Balik Lahan Hindoli, Seperti Apa Perkebunan yang Jadi Lokasi 11 Sumur Minyak Ilegal?
-
Traumatik Mendalam Jemaat POUK Tesalonika Tangerang: Kebebasan Beribadah Belum Terjamin?
-
'Ayah, Ayah!' Tangis Histeris Keluarga Pecah saat Jenazah 3 Prajurit TNI Gugur Tiba di Tanah Air
Terkini
-
Geger! Saiful Mujani Serukan "Gulingkan Prabowo": Dinasihati Nggak Bisa, Bisanya Hanya Dijatuhkan
-
Inflasi Sumsel Menurun, Tekanan Harga Masih Mengalir di Sektor Konsumsi
-
Enam Kali Beraksi di Magetan, Petualangan Maling Motor Asal Sidoarjo Berakhir di Tangan Polisi
-
Sebut Indikasi Kecelakaan Kalideres Murni Musibah, Kadispenad Pastikan Pemeriksaan Tetap Dilakukan
-
Final Four Proliga 2026: Gresik Phonska Plus Tumbangkan Jakarta Electric PLN 3-0
-
Update Gempa M 7,6: Nyaris Seribu Gempa Susulan Guncang Maluku Utara
-
Final Four Proliga 2026: LavAni Ikuti Jejak Bhayangkara, Selangkah Lagi Juara Putaran Pertama
-
Hizbullah Klaim Hancurkan Kapal Militer Israel Sebelum Serang Lebanon
-
Bukan Sekadar Hobi, Menggambar Diusulkan Jadi Gerakan Nasional: Mei Dipilih Jadi Momennya
-
Hasil BRI Super League: Brace Ramon Tanque Bawa Persib Kalahkan Semen Padang