Ganjar Pranowo seolah berusaha untuk menghilangkan label petugas partai hingga boneka Megawati Soekarnoputri yang kerap dialamatkan kepadanya.
"Anda tidak perlu takut petugas partai atau tidak. Saya kader partai, tapi Presiden bukan, Gubernur bukan," kata Ganjar di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia, Senin (18/9/2023).
Bahkan sikap tegasnya tampaknya sudah mulai diperlihatkan sejak masih berstatus bacapres, hal ini seperti terlihat dalam program Mata Najwa di Universitas Gadjah Mada pada Selasa (19/9/2023).
Awalnya Najwa Shihab menanyakan sikapnya soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dianggap sudah tidak lagi memiliki taring. Pasalnya Megawati yang notabene Ketua Umum PDI Perjuangan pernah menganjurkan agar KPK dibubarkan saja.
"Ketua Umum Anda, Ibu Megawati Soekarnoputri, sempat mengeluarkan pernyataan, 'Bubarin saja KPK, tidak efektif!'" kata Najwa, dikutip pada Rabu (20/9/2023). "Saya mau tanya, Anda sependapat dengan Ibu Ketua Umum?"
Ganjar sendiri tidak langsung menjawab tegas pertanyaan sang jurnalis, sebab awalnya mantan Gubernur Jawa Tengah itu malah menjabarkan poin-poin penyebab terjadinya tindak rasuah. Menurutnya karakter seseorang, regulasi yang berlaku, sampai lembaga berpengaruh dalam penindakan KPK.
Lalu Ganjar menjabarkan rancangan solusi yang ditawarkannya, "Penguatan Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian yang disebut sebagai APH. Clear?"
"Jadi tidak sependapat bahwa KPK harus dibubarkan, tapi justru harus dikuatkan?" tanya Najwa lebih jauh.
"Sepakat, dikuatkan," ucap Ganjar yang notabene berbeda dari pendapat Megawati.
Baca Juga: Beda dari Ganjar dan Prabowo, Anies Paparkan Gagasan Tanpa PPT, Tuai Pujian Publik
Najwa mencoba mencecar lebih jauh, termasuk langkah konkret Ganjar memperkuat KPK bila memenangkan Pilpres 2024, seperti mengembalikan independensi lembaga tersebut.
"Sepakat, dikuatkan," tegas Ganjar lagi.
"Apakah (UU KPK) akan dikembalikan? Karena revisi UU KPK dinilai banyak pihak itulah problem utama kenapa KPK kita sekarang melempem," kata Najwa.
"Harus saya jawab ketiga kalinya, satu dikuatkan, dua revisi regulasi. Revisi regulasi itu membutuhkan satu treatment sendiri, political interplay," jelas Ganjar.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- 5 Pemain Top Dunia yang Berpotensi Ikuti Jejak Layvin Kurzawa Main di Super League
- Pasca Penonaktifan, 3.000 Warga Kota Yogyakarta Geruduk MPP untuk Reaktivasi PBI JK
- 10 HP OPPO RAM 8 GB dari yang Termurah hingga Flagship 2026
- 4 Pilihan Smart TV 32 Inci Rp1 Jutaan, Kualitas HD dan Hemat Daya
Pilihan
-
Bocah-bocah di Sarang Polisi: Asal Tangkap Perkara Aksi Agustus
-
Selamat Jalan 'Babeh' Romi Jahat: Ikon Rock N Roll Kotor Indonesia Tutup Usia
-
Sidang Adat Pandji Pragiwaksono di Toraja Dijaga Ketat
-
Ziarah Telepon Selular: HP Sultan Motorola Aura Sampai Nokia Bunglon
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
Terkini
-
Apa Itu Nyadran Jelang Ramadan? Ini Sejarah dan Tata Cara Pelaksanaannya
-
Statistik Spesial! Justin Hubner Masuk 3 Besar Bek U-23 dengan Tekel Terbanyak di Eropa
-
Rekomendasi TWS Murah untuk Pelajar: Harga Seratus Ribuan Suara Mewah
-
Viral Kasus Pelecehan Seksual di X, Mengapa Harus Berpihak pada Korban?
-
Menaker Sambangi PT Bukit Asam, Tegaskan Pentingnya SDM Unggul dan Keselamatan Kerja
-
Semen Baturaja Buka Suara soal Penetapan Tersangka oleh Kejati Sumsel, Tegaskan Komitmen GCG
-
Prihatin atas Pengunduran Diri Uskup Bogor, Umat Katolik Gelar Aksi di Kedutaan Vatikan
-
Kansas City Diserbu 650 Ribu Fans Piala Dunia 2026, Pemkot Gratiskan Alat Transportasi Publik
-
Mencekam! 9 Fakta Bus Terjun ke Sungai di Tanggamus Saat Lewati Jembatan Gantung
-
Pemprov Sumbar Bongkar Bangunan Langgar RTRW di Batang Anai, Eksekusi Mulai 16 Februari