Suara.com - Ketua MPR Sidarto Danusubroto menyatakan, polisi seharusnya berinisiatif dan aktif menangani penyadapan terhadap Gubernur Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang berasal dari PDI Perjuangan.
"Polisi mengetahui (penyadapan) ini, kok pakai laporan segala sih?" Ungkap Sidarto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/2), ketika ditanya jurnalis, kenapa Jokowi atau PDIP tidak segera melaporkan penyadapan Jokowi kepada Kepolisian.
Politisi senior dari PDIP tersebut menjelaskan, polisi seharusnya sudah langsung merespon kasus penyadapan tersebut, meski Jokowi tidak melaporkan hal itu kepada Kepolisian.
"Ini bukan delik aduan kan? Seharusnya tanpa pelaporan sudah langsung ditangani kejadian ini," tuturnya.
Namun mantan ajudan Presiden Soekarno yang juga purnawirawan polisi ini, tidak menjawab dengan tegas, apakah selama ini Kepolisian mengabaikan atau lamban dalam menangani kasus penyadapan tersebut, baik dalam mengusut maupun mengungkap penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI itu.
"Bukan soal lamban ya, pokoknya sudah ditangani lah," tandasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Breaking News! PSSI Resmi Umumkan Pelatih Timnas Indonesia
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
- 5 Rekomendasi Cushion Mengandung Skincare Anti-Aging Untuk Usia 40 Ke Atas
- Djarum Buka Suara soal Pencekalan Victor Hartono dalam Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty
- 5 Smartwatch Terbaik untuk Olahraga dan Pantau Detak Jantung, Harga Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Banjir Rob Rendam Jalan Depan JIS, Petugas Gabungan Lakukan Penanganan Ini
-
Nadiem Calon Tersangka Korupsi Google Cloud di KPK, Kuasa Hukum Membantah
-
Kementan Targetkan Indonesia Mandiri Vaksin Hewan, Fasilitas di Surabaya Akan Ditingkatkan
-
KPK Akhirnya Ambil Alih Kasus Korupsi Petral dari Kejagung, Apa Alasannya?
-
KPK Selidiki Korupsi Google Cloud, Kuasa Hukum Bantah Nadiem Makarim Terlibat
-
Kemenpar Dukung Pesta Diskon Nasional 2025: Potongan Harga 20-80 Persen!
-
Sadis! Pembunuh Guru di OKU Ternyata Mantan Penjaga Kos, Jerat Leher Korban Demi Ponsel
-
Gebrakan Menhan-Panglima di Tambang Ilegal Babel Dikritik Imparsial: Pelanggaran Hukum, Tanda Bahaya
-
Otak Pembakar Rumah Hakim PN Medan Ternyata Mantan Karyawan, Dendam Pribadi Jadi Pemicu
-
Dari IPB hingga UGM, Pakar Pangan dan Gizi Siap Dukung BGN untuk Kemajuan Program MBG