Suara.com - Ketua Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia Mugiyanto Ketua IKOHI Mugiyanto memaparkan rekam jejak dua pasangan capres dan cawapres, Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Joko Widodo - Jusuf Kalla, tentang kejahatan HAM dan komitmen penegakan HAM.
"Prabowo menurut Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan hasil penyelidikan Komnas HAM terbukti atas kejahatan HAM dalam kasus penculikan 1997-1998. Lalu, saat bertugas di Timor-Timur, Prabowo diduga terlibat dalam kasus pelanggaran HAM 'Kampung Janda' di Krakas, Timor Leste, 1983. Kemudian, di Papua, Prabowo diduga terkait dengan pembebasan sandera di Mapenduma, 13 Mei 1996 yang mengakibatkan terbunuhnya delapan warga sipil," kata Mugiyanto dalam konferensi pers di Gedung Joeang, Menteng, Jakarta, Rabu (25/6/2014).
Sementara pasangan Jokowi-JK, menurut catatan IKOHI, tidak memiliki kejahatan masa lalu.
Karena itu, IKOHI menyatakan menolak bila Indonesia dipimpin oleh Prabowo - Hatta.
"Menolak Prabowo sebagai calon presiden karena terlibat dalam kejahatan di masa lalu, yaitu penculikan aktivis 1997-1998," kata dia.
Mugiyanto pun menuntut di akhir masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu dan menjalankan rekomendasi DPR tahun 2009 dalam kasus orang hilang 1997-1998, yaitu melakukan pencarian ke-13 aktivis 97-98 yang hilang, membentuk pengadilan HAM ad-hoc, rehabilitasi dan kompensasi atas para korban dan ratifikasi konvensi anti penghilangan paksa internasional.
IKOHI juga berharap pemerintahan hasil Pemilu Presiden 2014 bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?