Suara.com - Komisioner KPU Arief Budiman membantah keterangan saksi kubu Prabowo-Hatta yang menyebutkan sedikitnya ada 14 distrik di Papua yang tidak melakukan pencoblosan.
Hal itu disampaikan Arief di luar ruang sidang lanjutan sengketa Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (12/8/2014).
Dia mengungkapkan sudah mengkonfirmasi lebih dulu tudingan itu kepada KPU setempat, sebelum sidang sengketa berlangsung.
"Saya sudah mengkonfirmasi ke KPU provinsi, apa benar dugan ini, apa benar 14 ini tidak menyelenggarakan pemilu? KPU provinsi menjelaskan, oh tidak, itu ada,” tegas Arief.
Arief memilih tidak mengomentari lebih jauh keterangan saksi Prabowo dan menantangnya dalam pembuktian di rung sidang.
“Ini kan saksi dari pemohon sudah memberikan keterangan jadi, kita lihat saksi dari pihak termohon terkait saksi yang sama," ujar Arif lagi.
Arif berjanji, saksi KPU akan memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, agar majelis Hakim Mahkamah konsitusi dapat menilainya siapa yang bemar dan siapa yang salah.
"Kalau saya menjawab kurang pas lah (biarkan Majelis yang menilai). (Bukti buktinya) ada semua," beber Arief.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu