Suara.com - Apabila Golkar mengambil keputusan menjadi partai oposisi dalam pemerintahan mendatang, maka tetap harus konstruktif menyikapi segala kebijakan yang digulirkan pemerintah.
Hal itu dikatakan Anggota Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar MS Hidayat di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (15/8/2014).
"Saya punya kriteria yang disebut oposisi itu harus konstruktif, jadi tidak apriori harus semua ditentang dan harus didukung manakala (kebijakan) itu baik," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikan MS Hidayat ketika ditanya apabila kepemimpinan Golkar ada ditangannya dan Golkar memutuskan menjadi oposisi.
Sejauh ini nama MS Hidayat kerap disebut-sebut sebagai kandidat kuat Ketua Umum Golkar selanjutnya, menggantikan kepemimpinan Aburizal Bakrie.
MS Hidayat mengatakan saat ini Golkar masih berada dalam koalisi merah putih (partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta). Dia menyatakan keputusan arah dukungan Golkar ke depan akan ditentukan melalui mekanisme yang ada.
Dia mengatakan sejarah membuktikan Golkar selama kurun waktu 40 tahun, selalu bercokol dalam pemerintahan. Namun bukan tidak mungkin Golkar menjadi oposisi.
"Sejarah Golkar 40 tahun memang begitu, di pemerintahan. Siapa tahu mau bikin tradisi baru, kalau berani," kata dia. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara