Mundur dari Gerindra, Ahok Diminta Ingat Sejarah

Suara.com - Hari ini, Rabu (10/9/2014), Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Ia menyatakan sedang menyiapkan surat pengunduran diri dari kader Partai Gerindra terkait sikap partainya yang bersikukuh menginginkan mekanisme pilkada diubah dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi diwakilkan ke DPRD.

Menanggapi pernyataan Ahok, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan belum dapat memastikan apakah Ahok akan benar-benar keluar atau tidak.

"Saya tidak tahu, apakah berhenti. Saya cek ke DPP belum ada suratnya. Kalau akan-akan seperti itu ya, gimana," kata Muzani kepada suara.com.

Muzani menegaskan untuk membesarkan Partai Gerindra dibutuhkan kader-kader yang setia dan loyal pada garis perjuangan partai.

Muzani menambahkan Ahok bisa menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta berkat perjuangan keras partai.

"Di Pilkada DKI dulu, Pak Prabowo banyak sekali mendapat informasi begini begono (tentang Ahok). Tapi setelah mendengar banyak pihak, Pak Prabowo akhirnya tetap memutuskan Ahok maju menjadi wakil gubernur. Dan kita semua loyal kepada partai. Berjuang untuk Ahok dan hasilnya menang," kata Muzani.

Muzani menekankan Ahok berhasil memenangkan pilkada dan menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, meski pada awalnya tidak mendapat persetujuan.

"Sekarang dan ke depan, kita perlukan situasi seperti itu. Ahok kini telah menikmati proses itu," kata Muzani.

Dalam rapat panitia kerja di DPR, Selasa (9/9/2014), enam fraksi tetap mengusulkan pemilihan gubernur dan bupati/wali kota dilakukan oleh DPRD, tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat.  Keenam fraksi itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Fraksi yang menginginkan pilkada dilakukan secara langsung, yaitu Fraksi Hanura dan Fraksi PDI Perjuangan.

Sedangkan PKB ingin gubernur dipilih secara langsung, namun bupati dan wali kota dipilih tidak langsung atau diwakilkan ke DPRD.