Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnawa atau Ahok mengatakan dirinya tidak mau menjadi budak DPRD terkait RUU Pilkada yang mewacanakan kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan rakyat.
"Saya dua tahun di sini sudah setengah mati memutuskan APBD. Kalau pertanggungjawabannya semua ke DPRD, sudah lama dipecat saya. Ya, saya kalau terpilih pun 2017, saya tidak mau jadi budak DPRD," kata Ahok, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (10/9/2014).
Melalui stafnya Ahok mengirimkan surat pengunduran diri dari Partai Gerindra, kendaraan politik yang selama ini membawanya ke posisi orang nomor dua di wilayah DKI Jakarta.
Menurut dia, DPRD tidak bisa mengontrol dirinya karena yang berhak mengontrol ialah rakyat.
"Karena bagi saya DPRD itu memiliki tiga fungsi utama yakni pengawas, pengawasan, anggaran dan legislasi. Tidak bisa mengontrol saya, yang mengontrol saya adalah rakyat," katanya.
Jika posisi sebagai kepala daerah dikontrol oleh DPRD, kata Ahok, maka ia akan membayar gaji kepada mereka setiap bulan.
"Kalau ada sebanyak 60 orang anggota dewan, ya digaji saja mereka. Tiap hari kita jalan-jalan ke luar negeri. Kita kan servicenya ke mereka, ngapain service ke rakyat," katanya. (antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sebut Usulan Gelar Pahlawan Absurd, Koalisi Sipil: Soeharto Simbol Kebengisan Rezim Orba
-
Cegah Penyalahgunaan, MKD Pangkas Titik Anggaran Reses Anggota DPR Menjadi 22
-
Sanjungan PSI Usai Prabowo Putuskan Siap Bayar Utang Whoosh: Cerminan Sikap Negarawan Jernih
-
Rumah Dijarah, MKD Pertimbangkan Keringanan Hukuman untuk Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya
-
Tertangkap! 14 ABG Pelaku Tawuran di Pesanggrahan Jaksel Bawa Sajam hingga Air Cabai
-
Bukan Penipuan! Ternyata Ini Motif Pria Tabrakan Diri ke Mobil di Tanah Abang
-
Resmi! Gubernur Riau Jadi Tersangka, Langsung Ditahan 20 Hari!
-
PSI Minta Satpol PP Tegas Tertibkan Parkir Liar di Trotoar: Sudah Ganggu Pejalan Kaki!
-
Drama di MKD DPR Berakhir: Uya Kuya Lolos dari Sanksi Kode Etik
-
Drama Penangkapan Gubernur Riau: Kabur Saat OTT, Berakhir Diciduk KPK di Kafe