Suara.com - Wali Kota Bogor Bima Arya ikut menolak wacana pilkada melalui perwakilan DPRD. Ia mendukung pilkada tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
"Saya mendukung teman-teman bupati, wali kota se-Indonesia berkumpul untuk memperjuangkan hak-hak warga untuk berpartisipasi di politik karena ini kita butuhkan," kata politisi Partai Amanat Nasional itu di acara Rapat Koordinasi Nasional Luar Biasa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis (11/9/2014).
Dari pengalaman Bima, jika kepala daerah dipilih oleh rakyat secara langsung, rakyat bisa selalu mengingatkan janji-janji calon setelah terpilih.
"Pemilih saya, itu selalu ingatkan, (agar) tuntaskan janji-janji saya kepada kita. Kalau tidak dekat dengan warga ya hanya dengan elit saya khawatir amanah itu tidak tertunaikan," kata Bima.
Pendapat Arya berbeda dengan partainya yang dari awal ikut mendukung pilkada lewat DPRD.
"Di dalam politik tidak ada yang tidak mungkin polemik itu se-unik mungkin," katanya.
Kendati berbeda pendapat, Arya mengaku belum pernah ditegur DPP PAN.
"Belum ada teguran resmi, hanya komunikasi informal saja sama teman-teman DPP karena banyak setuju yang pilkada langsung dan tidak langsung," katanya.
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
Terkini
-
Jokowi Siap Hadir Tunjukan Ijazah di Persidangan Roy Suryo dan dr Tifa
-
Jokowi Tak Ambil Pusing Soal Penahanan Roy Suryo dan dr Tifa, Kuasa Hukum Sentil Dugaan Intervensi
-
Viral Dugaan Mahasiswa UBK Terima Suap, Muncul Pengakuan Soal Dana Rp 20 Juta dan Nama 'Kapolda'
-
1.273 Personel Gabungan Amankan Aksi Demonstrasi di Jakarta Pusat Hari Ini
-
Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
-
Usai Bertemu Wapres Gibran, Pengurus BEM UBK Akui Terima Uang: Baru Cair 20 Persen!
-
Kronologi BEM FH UBK Diinterogasi, Diduga Terima Uang Usai Bertemu Wapres Gibran
-
Tragis di Negeri Rantau, PMI Asal Aceh dan Bayinya Tewas Diduga Dibunuh di Malaysia
-
Iran vs Barat: Skema Asuransi Selat Hormuz Bisa Lumpuhkan Perdagangan Dunia
-
Profil Andy Burnham Calon PM Inggris: Penganut Manchesterism yang Diteriaki Bukan Messiah