Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menginstruksikan kepada seluruh kadernya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengikuti pengesahan RUU Pilkada pada sidang paripurna pada Kamis (25/9/2014) mendatang.
"Kami sudah instruksikan kepada seluruh kader agar mengikuti seluruh prosesi pengesahan RUU Pilkada. Kami targetkan minimal 50 kader fraksi PKS dapat hadir," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Hidayat Nur Wahid di Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Hidayat menjelaskan target kehadiran tersebut karena sebagian kader masih menjalankan tugasnya mengawasi jemaah haji. Selain itu beberapa kader lainnya masih berada di luar daerah.
"Sebagian ada yang mengawasi jemaah haji dan sebagian lain ada yang masih di daerah, tapi kami instruksikan kepada kader agar menyesuaikan dengan agenda yang ada," kata Hidayat.
Dia menerangkan instruksi tersebut diberikan melalui berbagai cara di antaranya mengingatkan kadernya setelah sidang paripurna, setelah rapat komisi dan melalui sms atau media sosial.
Hal ini, kata Hidayat, merupakan salah satu upaya memenangkan pilihan yang sudah jelas administrasinya.
"Agar kehadiran kader dapat maksimal kami selalu memberi instruksi dengan berbagai cara dan itu salah satu upaya memenangkan pilihan yang sudah jelas administrasinya," katanya.
Sebelumnya PKS akan solid mendukung pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan bukan Pilkada yang dilakukan secara langsung.
Pilkada langsung kata Hidayat dapat memicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Selain itu, Pilkada langsung juga marak dengan 'money politic' dan hal itu lebih banyak mudharat-dampak negatifnya daripada maslahat-manfaatnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Gunung Guruh Bogor Kian Masif, Isu Dugaan Beking Aparat Mencuat
-
Sidang Ditunda! Nadiem Makarim Sakit Usai Operasi, Kuasa Hukum Bantah Tegas Dakwaan Cuan Rp809 M
-
Hujan Deras, Luapan Kali Krukut Rendam Jalan di Cilandak Barat
-
Pensiunan Guru di Sumbar Tewas Bersimbah Darah Usai Salat Subuh
-
Mendagri: 106 Ribu Pakaian Baru Akan Disalurkan ke Warga Terdampak Bencana di Sumatra
-
Angin Kencang Tumbangkan Pohon di Ragunan hingga Tutupi Jalan
-
Pohon Tumbang Timpa 4 Rumah Warga di Manggarai
-
Menteri Mukhtarudin Lepas 12 Pekerja Migran Terampil, Transfer Teknologi untuk Indonesia Emas 2045
-
Lagi Fokus Bantu Warga Terdampak Bencana, Ijeck Mendadak Dicopot dari Golkar Sumut, Ada Apa?
-
KPK Segel Rumah Kajari Bekasi Meski Tak Ditetapkan sebagai Tersangka