Suara.com - Polemik RUU Pilkada yang kini tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Tohari, mengaku partainya sedang berada di posisi dilematis.
"(Golkar) Pada posisi ideologis, sebetulnya dilematis, satu pihak ingin tetap berlanjutnya pilkada langsung karena sesuai semangat demokrasi. Tapi kita juga tidak menutup mata, pilkada langsung dalam bentuk ekses-ekses yang eksesif itu," ucapnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Wakil Ketua MPR RI periode 2009?2014 dari Partai Golkar ini, mengaku hingga dua hari sebelum DPR memutuskan terkait RUU tersebut, partai berlambang beringin ini masih belum menemukan cara mengurangi ekses-ekses negatif dari pilkada langsung.
Menurutnya, politik uang yang masif, politik dinasti yang melahirkan raja-raja kecil dan sebagainya merupakan imbas dari pilkada langsung.
Selain itu, Hajriyanto mengaku lebih baik pilkada dilakukan secara langsung asalkan dapat mengurangi ekses-ekses tersebut.
"Tapi kalau ekses-ekses pilkada langsung itu sama sekali tidak bisa dikurangi maka pilihannya pilkada kembali ke DPRD," jelas Hajriyanto.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar