Suara.com - Presiden terpilih Joko Widodo mengajak rakyat Indonesia melawan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan undang-undang baru yang mengatur pemilihan kepala daerah oleh DPRD.
"Ya, kita harus melakukan perlawanan terhadap keputusan DPR kemarin yang mengesahkan Pilkada via DPRD," tulis Jokowi, sapaan akrab Joko, dalam laman Facebook resminya, Sabtu (27/9/2014).
"Kita tunggu tanggal main-nya perlawanan itu," tulisnya lebih lanjut.
Dalam laman "Ir H Joko Widodo", yang sudah diverifikasi keasliannya oleh Facebook itu, Jokowi mengimbau agar perlawanan terhadap keputusan DPRD itu dilakukan di atas landasan akal sehat.
"Marilah kita berjalan di atas politik akal sehat, berpikiran waras di mana konstitusi tidak boleh dimain-mainkan hanya untuk akrobat politik," imbuh lelaki asal Solo, Jawa Tengah itu.
Jokowi yang sebelumnya terpilih sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur Jakarta melalui pemilihan langsung itu, mengingatkan bahwa pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat, akan bertanggung jawab langsung pada rakyat.
"Bila mandat itu sebatas dari DPRD, maka pemimpin akan mengabaikan rakyat dan menjadikan anggota DPRD seakan-akan tuan atas nasibnya," tegas Jokowi, yang akan dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang.
"Catatlah nama nama Partai yang menolak Pilkada Langsung di DPR, itu menjadi referensi bagi kita bagaimana mereka mempermainkan sistem untuk tujuan tujuan jangka pendek," ujar dia lagi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi