Suara.com - Agar kubu Suryadharma Ali dan kubu M Romahurmuziy segera islah, Forum DPW Partai Persatuan Pembangunan Pro Konstitusi pada Kamis (2/10/2014) mengirimkan surat dukungan kepada Mahkamah Partai terkait Putusan Sela pada 24 September 2014.
Forum DPW Pro Konstitusi diteken oleh Pimpinan sembilan DPW PPP, yaitu DPW PPP Jawa Tengah, DPW PPP DIY, DPW Kalimantan Tengah, DPW PPP Kalimantan Timur, DPW PPP NTB, DPW PPP Sulawesi Barat, DPW PPP Bali, DPW PPP Sumatera Barat, dan DPW Kalimantan Barat.
Berdasarkan informasi Bidang Media Fraksi PPP DPR yang disampaikan kepada suara.com, Jumat (3/10/2014), surat tersebut berisi tujuh poin. Di antaranya, Forum DPW Pro Konstitusi mendukung putusan sela Mahkamah Partai serta meminta agar segera mengeluarkan Putusan Pokok Perkara.
Forum juga meminta kepada kedua belah pihak yang bersengketa agar menghormati dan melaksanakan putusan sela Mahkamah Partai.
Forum DPW Pro Konstitusi juga meminta agar kedua belah pihak yang bertikai agar secepatnya bersatu kembali dalam kepengurusan hasil muktamar VII di Bandung.
Forum ini juga meminta agar kedua belah pihak membatalkan kepanitian muktamar VIII yang telah dibentuk oleh masing-masing pihak untuk selanjutnya segera membentuk satu kepanitian dalam satu Muktamar.
Di bagian lain, Forum DPW Pro Konstitusi ini juga menyerukan kepada seluruh stakeholder PPP, seperti Majelis, Badan Otonom PPP, DPP, DPW, DPC, anggota/kader PPP, anggota legislatif PPP agar memberikan dukungan penuh pada putusan Mahkamah Partai.
Sikap tegas Forum DPW PPP Pro Konstitusi juga ditunjukkan dengan tidak menanggapi seluruh surat menyurat dan kegiatan yang tidak ditandatangani oleh Suryadharma Ali dan Romahurmuziy sebagaimana putusan sela Mahkamah Partai.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
Istana Tanggapi Gerakan 'Stop Tot Tot Wuk Wuk' di Media Sosial: Presiden Aja Ikut Macet-macetan!
-
Emil Audero Jadi Kunci! Cremonese Bidik Jungkalkan Parma di Kandang
-
DPR Usul Ada Tax Amnesty Lagi, Menkeu Purbaya Tolak Mentah-mentah: Insentif Orang Ngibul!
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
Terkini
-
Digerebek Satpol PP Diduga Sarang Prostitusi, Indekos di Jakbar Bak Hotel: 3 Lantai Diisi 20 Kamar!
-
Usai Siswa Keracunan Massal, DPR Temukan Ribuan SPPG Fiktif: Program MBG Prabowo Memang Bermasalah?
-
RUU Perampasan Aset Mesti Dibahas Hati-hati, Pakar: Jangan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
-
Ucapan Rampok Uang Negara Diusut BK, Nasib Wahyudin Moridu Ditentukan Senin Depan!
-
Survei: Mayoritas Ojol di Jabodetabek Pilih Potongan 20 Persen Asal Orderan Banyak!
-
Sambut Putusan MK, Kubu Mariyo: Kemenangan Ini Milik Seluruh Rakyat Papua!
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi