Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendesak penundaan pemilihan pimpinan DPR untuk periode 2014-2019, kata Wakil Sekretaris Jenderal Syaifullah Tamliha di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (1/10/2014).
"Kami minta agar penetapan fraksi dan pimpinan DPR ditunda sampai besok (2/10/2014). PPP minta ditunda karena semata-mata belum final kepengurusan itu," kata Syaifullah di sela-sela rapat pimpinan fraksi.
Selain PPP, ada lima partai lain yang turut menghendaki penundaan adalah PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat dan Partai Nasdem.
Alasan PPP meminta penundaan adalah karena masih ada persoalan internal di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut, di samping juga adanya lobi-lobi yang dilakukan.
"Kami masih belum menyelesaikan soal susunan fraksi. Semua kan memerlukan lobi, kemudian kami juga masih harus menyelesaikan masalah di internal kami," tambahnya.
Sementara itu, para elit PPP sedang melakukan pertemuan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara kubu Ketua Umum Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen Romahurmuziy (Romi).
"Saat ini sedang dilakukan pertemuan antara Ketua Umum Suryadharma Ali dengan para wakil ketua umum hasil Muktamar di Bandung, ada Romahurmuziy juga," tambahnya.
Syaifullah mengatakan untuk menentukan pimpinan fraksi PPP dan pengajuan calon pimpinan DPR, persoalan internal PPP harus diselesaikan.
"Ini harus diteken bersama-sama di antara kedua belah kubu, kalau Partai ini mau selamat. Versi SDA dan versi Romi sepakat bahwa PPP melakukan gencatan senjata 2x24 jam. Palestina dan Israel saja bisa gencatan senjata, masa yang di sini tidak bisa," ujarnya. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Selamat Datang Mees Hilgers Akhirnya Kembali Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Sampaikan Laporan Kinerja, Puan Maharani ke Masyarakat: Mohon Maaf atas Kinerja DPR Belum Sempurna
Pilihan
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Geger Shutdown AS, Menko Airlangga: Perundingan Dagang RI Berhenti Dulu!
Terkini
-
Kasus Siswa Keracunan MBG di Jakarta Capai 60 Anak, Bakteri jadi Biang Kerok!
-
Polisi Masih Dalami Sosok 'Bjorka' yang Ditangkap di Minahasa, Hacker Asli atau Peniru?
-
Rano Karno Sebut Penting Sedot Tinja 3 Tahun Sekali: Kalau Tidak bisa Meledak!
-
Korban Tewas Ponpes Al Khoziny Ambruk Jadi 14 Orang, Tim DVI Terus Identifikasi Santri Belasan Tahun
-
Diragukan Bjorka Asli, Dalih Polisi Ciduk WFH Pemuda Tak Lulus SMK yang Diklaim Bobol Data Bank
-
Viral Korban Kecelakaan Diduga Ditolak Puskesmas, Dibiarkan Tergeletak di Teras
-
Ombudsman RI Saran RUU Perampasan Aset Harus Perjelas Kerugian Akibat Korupsi dan Langgar HAM
-
Detik-detik Artis Keturunan Indonesia Ardell Aryana Disandera Tentara Israel saat Live TikTok
-
Rocky Gerung Pasang Badan Bebaskan Aktivis Kasus Demo Agustus: Mereka Bukan Kriminal!
-
Pastikan Serapan Anggaran MBG Membaik, Luhut: Menkeu Tak Perlu Ambil Anggaran yang Tak Terserap