Suara.com - Partai Golkar menilai keberadaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Koalisi Merah Putih (KMP) harus dievaluasi karena menyeberang ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dalam pemilihan pimpinan MPR periode 2014-2019.
"PPP dievaluasi keberadaannya karena kami tidak bisa menerima dan mempertahankan sikap PPP tersebut," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad di Jakarta, Rabu (8/10/2014).
Fadel menilai keberadaan PPP dalam KMP tidak terlalu berpengaruh karena dari sisi suara partai kecil. Karena itu menurut dia, apabila PPP keluar dari KMP tidak akan merugikan KMP sebagai satu kesatuan.
"Kami mengerti posisi PPP ngotot mendapatkan kursi MPR, dan saya sudah bilang saat lobi mereka akan diberikan kompensasi di alat kelengkapan dewan seperti komisi-komisi," ujarnya.
Fadel mengatakan para pimpinan KMP akan segera rapat untuk menentukan arah keberadaan PPP di koalisi tersebut.
Menurut dia, awalnya Ketua Umum PPP Suryadharma Ali berada di posisi KMP untuk komitmen berada di koalisi saat pemilihan pimpinan MPR.
"PPP tidak ada pemimpinnya sehingga mereka bergerak sendiri dan tidak mau mendengar perintah SDA sehingga tidak kompak," katanya.
Fadel menegaskan KMP menguasai MPR dan DPR sebagai bentuk menjalankan "check and balances" pemerintahan. Dia mengatakan masyarakat jangan berprasangka buruk penguasaan KMP terhadap dua lembaga negara tersebut. (Antara)
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Media Eropa-Asia: Jika Pesawat Perang AS Bebas di Udara Indonesia akan Ubah Peta Kekuatan Regional
-
Menaker: Pemanfaatan AI Tertinggal, Kemnaker Perkuat Kompetensi Pekerja
-
BPOM Bantah Isu Penolakan Industri di Balik Aturan Label SehatTidak Sehat pada Makanan
-
Usai dari Rusia, Prabowo Temui Macron di Paris: Bahas Alutsista hingga Energi Bersih
-
Militer AS 18 Kali Langgar Wilayah RI Tanpa Maaf, Kini Berpotensi 'Terbang Seenaknya'
-
Pastikan Santunan Bagi Ahli Waris PHL, BPJS Ketenagakerjaan Tegaskan Negara Hadir Lindungi Pekerja
-
Surat Kemlu Bocor: Izin 'Terbang Bebas' Militer AS Berisiko Jadikan Indonesia 'Medan Perang'
-
Terseret Dugaan Kasus Korupsi, Nadiem Makariem Akui Kurang Pahami Budaya Birokrasi
-
Trump Kritik Paus Leo XIV hingga Lecehkan Yesus, Presiden Iran: Gak Bisa Dimaafkan!
-
China Bantah Pasok Senjata untuk Iran, Fitnah Tak Berdasar