Suara.com - Rapat pimpinan DPR RI memutuskan jumlah komisi di DPR RI pada periode 2014-2019 tetap 11 komisi, tidak ada penambahan maupun pengurangan.
"Pada rapat pimpinan, kita putuskan jumlah komisi di DPR tetap 11 komisi. Keputusan ini akan disampaikan pada rapat paripurna secepatnya, untuk diambil keputusan," kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (13/10/2014).
Menurut Fadli Zon, keputusan pimpinan DPR RI ini untuk menyikapi adanya wacana penambahan komisi dari sebagian anggota DPR RI dan sebagian anggota DPR RI lainnya menginginkan jumlah komisi tetap 11.
Karena itu, kata dia, rapat pimpinan DPR RI membahas soal perlu atau tidaknya penambahan komisi dan menyepakati jumlah komisi tetap 11.
Pada rapat paripurna, Selasa (14/10/2013), setiap fraksi diminta untuk menyampaikan pandangannya soal jumlah komisi di DPR RI.
"Kami harapkan putusan pimpinan DPR RI ini dapat disetujui oleh seluruh anggota DPR RI sehingga mereka bisa langsung bekerja," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, wacana yang menyebutkan bahwa jumlah komisi di DPR RI akan menunggu jumlah kementerian yang akan diumumkan oleh Presiden terpilih Joko Widodo, terlalu lama.
Pimpinan DPR RI periode 2014-2019 menginginkan anggotanya bisa cepat bekerja.
"Setelah presiden terpilih mengumumkan jumlah dan nama kementeriannya, DPR RI tinggal menyesuaikan saja menjadi mitra komisi berapa," katanya.
Sebelumnya, Fadli Zon juga yang mewacanakan penambahan jumlah komisi di DPR RI untuk efektivitas dan peningkatan kinerja. (Antara)
Tag
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
Terkini
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan
-
Gibran Kecam Keras Pelecehan 50 Santriwati di Pati: Tidak Bisa Ditoleransi!
-
Pengakuan Serka MN Buang Kacab Bank, Diseret 2 Meter Lalu Ditinggal Telungkup
-
PAN dan Demokrat Buka Suara soal Dana Parpol: Sudah Diaudit BPK, Tepis Isu Mahar
-
Telepon Siswa OSIS Jabar, Prabowo Izinkan Keliling Istana Hingga Jelang Rapat
-
Polisi Dilarang Live Streaming Saat Tugas, Kompolnas: Jangan Sibuk Sendiri Pas Layani Warga