Suara.com - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR Effendi Simbolon menilai Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak menyadari sepenuhnya bila mayoritas masyarakat Indonesia merupakan pengguna bahan bakar minyak.
Itu sebabnya, Effendi menolak keinginan Wakil Presiden untuk mencabut subsidi harga BBM. Menurut Effendi, bila JK tetap mendukung kebijakan pencabutan subsidi, sama artinya antipati terhadap rakyat.
"Ini terlalu bernafsu, Pak JK. Mazhab berpikiran Pak JK sangat liberal, nggak pernah berempati dari para pengguna BBM itu," kata Effendi di Jakarta, Selasa (11/11/2014).
Menurut Effendi masyarakat Indonesia sudah begitu tergantung dengan BBM dan hal itu harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah sebelum memutuskan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Effendi juga mempertanyakan komitmen pemerintah dengan pencabutan subsidi harga BBM. Dia juga ingin tahu langkah konkrit yang diambil pemerintah sebagai kompensasi atas kebijakan tersebut.
"Kenapa tidak komitmen keluar secara bertahap dari ketergantungan BBM subsidi berbasis fosil," kata Effendi.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden JK telah memberikan sinyal untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Di berbagai kesempatan, Presiden Jokowi menyatakan siap untuk tidak populer dalam mengambil kebijakan saat menyinggung subsidi BBM bersubsidi yang membebani APBN.
"Ada yang bilang nanti tidak populer, saya jadi pemimpin bukan untuk populer kok. Itu tanggungjawab pemimpin, kebijakan pasti ada resikonya," kata Jokowi ketika berpidato dalam Musnas Kegiatan Alumni Universitas Gadjah Mada di Kendari, Kamis (6/11/2014), lalu.
Jokowi kemudian menguraikan subsidi BBM yang mencapai Rp714 triliun selama lima tahun terakhir. Jokowi membandingkan anggaran untuk kesehatan dan infrastruktur. "Anggaran kesehatan Rp202 triliun dan infrastruktur sebesar Rp577 triliun, ini masih kalah dari BBM bersubsidi," kata Jokowi.
Menurut kabar yang beredar, kenaikan harga BBM bersubsidi akan dilaksanakan November ini.
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Wajah Baru Halte Patra Kuningan 2 Ternoda Vandalisme, Begini Respons Transjakarta
-
Kasus Penyekapan di Bandung Harus Dijerat Pasal Berlapis, Fokus pada Dampak Korban
-
KPK Dalami Penghasilan Maruf Cahyono di Kasus Dugaan Gratifikasi Pengadaan MPR
-
Gaya Jokowi Berbaju PSI, Mulai Blusukan Tiga Hari di Lampung
-
OTW Lampung Pakai Outfit 'Gajah', PSI Tegaskan Jokowi Tak Lagi di Partai Lama
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan