Suara.com - Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan berjuang keras untuk menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk diterima DPR RI.
"Perjuangan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI, bukan karena membela partai A atau partai B, tapi karena Partai Demokrat komit untuk membangun demokrasi di Indonesia," kata Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Saan Mustopa, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, (5/12/2014).
Menurut Saan Mustopa, untuk menggolkan Perppu No 1 tahun 2014 diterima DPR RI, Fraksi Partai Demokrat telah membangun komunikasi dengan fraksi-fraksi anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang juga mendukung penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Saan menjelaskan, Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjadi Presiden Republik Indonesia selama dua periode pada 2004-2014, komit untuk membangun demokrasi di Indonesia, antara lain melalui penyelenggaraan pilkada secara langsung.
"Pada penyelenggaraan pilkada secara langsung selama 10 tahun terakhir sudah terbukti banyak melahirkan pemimpin daerah yang handal dari tengah masyarakat," katanya.
Menurut Saan, jika pilkada langsung yang sudah berjalan baik dikembalikan ke DPRD maka dapat mematikan demokrasi dan menghilangkan paritisipasi aktif masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya. (Antara)
Tag
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan
-
AI Diklaim Bisa Jadi Solusi Mitigasi Banjir Rob dan Krisis Air Bersih, Gimana Caranya?
-
Indonesian Proposal Jadi Fokus Pertemuan Indonesia dan United Kingdom Intellectual Property Office
-
Idul Adha 2026 Tanggal Berapa? Penetapan Versi Muhammadiyah dan Pemerintah Diprediksi Sama
-
33 Tahun Kasus Marsinah Stagnan, Aktivis: Keadilan Tidak Bisa Digantikan Seremoni Gelar Pahlawan!
-
Daftar Harga Kambing Kurban 2026 Terbaru Mulai Rp1 Jutaan, Cek Rekomendasinya di Sini!