Suara.com - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin mengimbau pemerintahan Joko Widodo tidak ikut campur dalam permasalahan yang sekarang sedang terjadi di partainya.
"Kami mengimbau pada pemerintah untuk tidak mengembalikan unsur politik masa lalu yang anti demokrasi. Karena itu negara tidak boleh campur tangan dengan partai politik. Undang-undang udah mengatur bahwa setiap parpol dijamin keberadaannya dan pemerintah tidak boleh ikut campur," ujar Ade di Jakarta, Minggu (7/12/2014).
Ade mengaku lega setelah isu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Wakil Presiden RI yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla akan menghadiri pembukaan Munas IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (6/12/2014) malam, tak menjadi kenyataan.
"Kami berterimakasih kepada pemerintah, walaupun diisukan malam tersebut (JK dan Tjahjo mau hadir) ternyata itu tidak benar," ujar dia.
Sejauh ini, Ade yakin pemerintah tidak ada yang intervensi ke dalam Partai Golkar.
"Saya yakin pak Tjahjo Kumolo ga campur tangan, walaupun ada beberapa orang itu (yang mencampuri konflik di internal Golkar) dan itu tidak mewakili pemerintah tapi orang perorangan," kata dia.
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie tidak ingin langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang pernah menandatangani surat Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP hasil keputusan Muktamar VIII PPP 15-17 Oktober 2014 di Surabaya, Jawa Timur, yang diselenggarakan oleh kelompok Romahurmuziy, terulang lagi.
Seperti diketahui, langkah tersebut langsung mendapat kritik keras, terutama dari PPP kubu Suryadharma Ali dan Koalisi Merah Putih. Mereka menilai Yasonna terlalu cepat intervensi ke dalam masalah internal PPP, padahal seharusnya kementerian memberikan waktu bagi kedua kubu untuk islah.
Saat ini, Musyawarah Nasional IX Partai Golkar yang diselenggarakan kelompok Agung Laksono diselenggarakan di Ballroom Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara. Acara tersebut dibuka Sabtu (6/12/2014) malam dan akan ditutup Senin (8/12/2014) nanti.
Penyelenggaraan acara tersebut dilakukan setelah kelompok Aburizal Bakrie terlebih dahulu menyelenggarakan Munas IX di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, akhir 30 November sampai 4 Desember 2014.
Panitia munas Ancol dan Bali sama-sama mengklaim menyelenggarakan acara seusai dengan kuorum.
Munas Bali secara aklamasi telah memilih Aburizal Bakrie sebagai Ketua Umum Golkar periode 2014-2019. Ia terpilih memimpin partai berlambang pohon beringin untuk kedua kalinya.
Sementara munas Ancol rencananya akan memilih ketua umum pada malam nanti. Ada tiga kandidat yang berkompetisi, yakni Agung Laksono, Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Priyo Budi Santoso.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Mobil Kecil Bekas 80 Jutaan yang Stylish dan Bandel untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan untuk Ojol, RAM 8 GB dan Baterai Awet
Pilihan
-
Merayap dalam Senyap, Kenaikan Harga Pangan Semakin Mencekik Rakyat Kecil
-
Alarm Bahaya untuk BEI, Mengapa Indonesia Terancam Turun ke Kasta Banglades?
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg
-
Sudah Rampung 90 Persen, Prabowo Segera Teken Dokumen Tarif Trump
-
Selamat Jalan Eyang Meri, Pendamping Setia Sang Jenderal Jujur Kini Beristirahat dengan Damai
Terkini
-
Pramono Anung Akui Operasional RDF Rorotan Masih Penuh Tantangan: Kami Tangani Secara Serius
-
Paulus Tannos Kembali Ajukan Praperadilan dalam Kasus e-KTP, KPK: Tidak Hambat Proses Ekstradisi
-
Epstein Files Meledak Lagi: Deretan Nama Besar Dunia Terseret, dari Trump sampai Bos Teknologi
-
Pemerintah Nilai Tak Ada Resistensi RI Gabung BoP, Sebut Cuma Beda Pendapat
-
MGBKI Dukung Putusan MK soal Kolegium Dokter Spesialis, Tegaskan Independen dan Berlaku Langsung
-
Perluasan Digitalisasi Bansos di 41 Daerah, Gus Ipul: Transformasi Bangsa Mulai Dari Data
-
Menko Yusril: Pemerintah Siapkan Kerangka Aturan Cegah Risiko TPPU di Sistem Pembayaran Cashless
-
Kewenangan Polri Terlalu Luas? Guru Besar UGM Desak Restrukturisasi Besar-Besaran
-
Keppres Adies Kadir jadi Hakim MK Sudah Diteken, Pelantikan Masih Tunggu Waktu
-
Isu Reshuffle untuk Singkirkan 'Orang Jokowi' Berhembus, Ini Jawaban Tegas Mensesneg