Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melaporkan masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sebelumnya, Ahok dianggap sudah melakukan pelanggaran hukum yaitu mengirimkan draf APBD DKI Jakarta 2015 yang tidak dibahas bersama dengan DPRD ke Kementerian Dalam Negeri. DPRD nilai itu pelanggaran hukum.
"Saya sudah lapor Pak Joko Widodo. Pak Jokowi tahu persis persoalan ini," ujar Ahok di Hotel Sun City, Jakarta, Sabtu (14/2/2015).
Ahok membantah memberikan draf APBD DKI tahun 2015 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang bukan hasil pembahasan bersama DPRD DKI. APBD yang diajukan juga bukan merupakan APBD yang sudah disahkan
"Mereka siapa yang nggak sesuai paripurna? Paripurnya yang nggak kasih kita apapun. Itu yang saya minta dari mereka," kata mantan Bupati Belitung Timur itu.
Ia juga mengaku tak percaya dengan hasil paripurna dalam hal menetapkan APBD tahun 2015. Sebab DPRD DKI tidak mengeluarkan hasil paripurna tersebut.
"Paripurna kok nggak diprint out keluar dulu. Dia bilang nggak apa-apa gampang. Berati kalau gampang mau pakai cara 2 tahun yang lalu dong, bohongin kita," tutup Ahok kesal.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
KPK Lamban Ungkap Tersangka Korupsi Gubernur Riau, Apa Alasannya?
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG