Kolinda Grabar-Kitarovic, Minggu (15/2/2015) waktu setempat resmi dilantik menjadi Presiden Kroasia. Ia menjadi perempuan pertama yang memimpin negeri yang pernah dikoyak perang saudara ini.
Saat diambil sumpahnya, Kolinda yang kini berusia 46 taun bertekad mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negaranya. Mantan menteri luar negeri yang dikenal konservatif ini, juga pernah menjadi pejabat NATO. Ia memegang tampuk pemerinthan setelah dalam pemilu yang digelar Januari lalu berhasil mengungguli pendahulunya yang beraliran sayap kiri, Ivo Josipovic.
"Saya akan menjadi diplomat tertinggi ekonomi negara kita," katanya saat memberikan sambutan usai pelantikannya.
Kolinda Grabar-Kitarovic berjanji melakukan yang terbaik untuk "membuat Kroasia menjadi bangsa yang sejahtera".
"Hampir dua tahun dalam keanggotaan (Uni Eropa), saya ingin kita semua memulai kehidupan sebagai anggota Uni Eropa," katanya dalam upacara yang berlangsung di Zagreb.
Harapan bahwa keanggotaan Kroasia di Uni Eropa akan mendorong ekonomi negara kecil di Adriatik berpenduduk 4,2 juta orang itu selama ini telah memudar.
Perekonomian Kroasia, yang diterpa resesi selama enam tahun, masih menjadi yang paling lemah di antara 28 negara anggota Uni Eropa. Pengangguran berada di angka 20 persen dan pemerintah memperkirakan pertumbuhan tahun ini hanya akan mencapai 0,5 persen. Kolinda adalah anggota terkemuka partai oposisi HDZ hingga ia menjadi presiden, meminta rakyat untuk bersatu agar dapat menyelesaikan krisis.
"Kita menghadapi keadaan yang mengharuskan kita memiliki konsensus nasional yang luas terkait masalah-masalah kunci. Tidak ada ruang ataupun waktu untuk pecah." Upacara dihadiri oleh ratusan warga Kroasia dan pejabat tinggi serta presiden sejumlah negara di kawasan, termasuk Perdana Menteri Serbia Aleksandar Vucic.
"Saya ingin negara-negara Eropa tenggara menjadi anggota keluarga Eropa dan kita menawarkan kerja sama dengan mereka," ujarnya.
Kolinda pernah menjadi menteri luar negeri dan hubungan Eropa dari 2003 hingga 2008. Ia pernah menjabat sebagai duta besar Kroasia untuk Amerika Serikat hingga 2011 sampai ia ditunjuk sebagai asisten sekretaris jenderal NATO. (Antara/Reuters)
Berita Terkait
-
Hasil Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Kroasia Pesta Gol, Italia Menang Tipis
-
Saraswati Fellowship Lahir! Siapkan Pemimpin Perempuan Masa Depan
-
Kontroversi Bojan Hodak di Kroasia, Sebut Persib Bandung Hanya Tim Papan Bawah
-
Sukses Cetak 40 Pemimpin Perempuan di Pertamina Grup, PERTIWI Sudah Hadir Empat Tahun
-
Pelatih Kroasia Puji Timnas Indonesia, Ramal Garuda ke Putaran Keempat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO