Suara.com - Setelah berkunjung ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono bersama rombongan melanjutkan kunjungan ke kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Senin (16/3/2015).
"Iya, setelah ini kita langsung ke Kemekumham untuk menyerahkan daftar kepengurusan hasil perbaikan," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Yorrys Raweyai.
Namun, berdasarkan pantauan suara.com, hingga saat ini Agung dan rombongannya belum juga muncul.
Seperti diketahui, Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono sudah diakui oleh Pemerintah melalui keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Keputusan tersebut diambil oleh Menkumham berdasarkan hasil sidang Mahkamah Partai Golkar yang mengesahkan Munas Ancol Jakarta sebagai munas yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Dengan demikian, Munas di Bali yang memenangkan Aburizal Bakrie tidak diakui. Dan atas keputusan tersebut, kubu Aburizal melakukan berbagai upaya hukum, di antaranya ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Wamenkomdigi: Pemerintah Harus Hadir untuk Memastikan AI Jadi Teknologi yang Bertanggung Jawab
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka KPK! Kemendagri Siapkan Pengganti Sementara
-
Pramono Anung Rombak Birokrasi DKI: 1.842 Pejabat Baru, Janji Pelayanan Publik Lebih Baik
-
Gubernur Riau Jadi Tersangka, PKB Proses Status Kader Abdul Wahid Secara Internal
-
Raperda KTR DKI Disahkan! Ini Titik-Titik yang Dilarang untuk Merokok dan Jual Rokok
-
BNN Gerebek Kampung Bahari, 18 Orang Ditangkap di Tengah Perlawanan Sengit Jaringan Narkoba
-
KPK Kejar Korupsi Whoosh! Prabowo Tanggung Utang, Penyelidikan Jalan Terus?
-
Ahli Hukum Nilai Hak Terdakwa Dilanggar dalam Sidang Sengketa Tambang Nikel Halmahera Timur
-
Cak Imin Instruksikan BGN Gunakan Alat dan Bahan Pangan Lokal untuk MBG
-
MRT Siapkan TOD Medan Satria, Bakal Ubah Wajah Timur Jakarta