Suara.com - DPRD DKI Jakarta memang akhirnya memutuskan menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub) atau kembali ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 untuk mengakhiri polemik dengan Gubenur Jakarta Basuki Purnama (Ahok).
Keputusan itu ternyata disampaikan tanpa kehadiran Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi pada Jumat tengah malam (20/3/2015).
Ketika wartawan suara.com menanyakan terkait hal itu, Ketua Fraksi DPRD Hanura Muhammad Sangaji atau Ongen mengungkapkan, kalau Prasetio dan partainya telah menyetujui sikap DPRD.
Ongen menegaskan hal itu telah diperintahkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan DKI, Boy Bernadi Sadikin.
Boy merupakan calon wakil gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya digembor-gemborkan mendampingi Ahok.
"Pak Pras kan itu bagian dari partai, Pak Boy sudah sampikan hal yang sama (agar DKI gunakan APBD 2014) Pergub," jelas Ongen di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).
Sebelumnya Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jakarta menginginkan Perda yang menjadi landasan APBD bukan Peraturan Gubernur.
Setelah anggota dewan menyatakan untuk menggunakan pergub, maka Gubernur Ahok berhak menerbitkan Peraturan Gubernur untuk menggunakan APBD Perubahan 2014 dengan pagu anggaran Rp72,9 triliun atau lebih kecil dibandingkan APBD 2015, Rp73,08 triliun.
Tag
Terpopuler
- 4 Model Honda Jazz Bekas Paling Murah untuk Anak Kuliah, Performa Juara
- 4 Motor Matic Terbaik 2025 Kategori Rp 20-30 Jutaan: Irit BBM dan Nyaman Dipakai Harian
- 7 Sunscreen Anti Aging untuk Ibu Rumah Tangga agar Wajah Awet Muda
- Mobil Bekas BYD Atto 1 Berapa Harganya? Ini 5 Alternatif untuk Milenial dan Gen Z
- Pilihan Sunscreen Wardah yang Tepat untuk Umur 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pabrik VinFast di Subang Resmi Beroperasi, Ekosistem Kendaraan Listrik Semakin Lengkap
-
ASUS Vivobook 14 A1404VAP, Laptop Ringkas dan Kencang untuk Kerja Sehari-hari
-
JK Kritik Keras Hilirisasi Nikel: Keuntungan Dibawa Keluar, Lingkungan Rusak!
-
Timnas Indonesia U-22 Gagal di SEA Games 2025, Zainudin Amali Diminta Tanggung Jawab
-
BBYB vs SUPA: Adu Prospek Saham, Valuasi, Kinerja, dan Dividen
Terkini
-
Terbongkar! Bisnis Pakaian Bekas Ilegal Rp669 M di Bali Libatkan Warga Korsel, Ada Bakteri Bahaya
-
Mendagri Tegaskan Peran Komite Eksekutif Otsus Papua: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah
-
Prabowo ke Menteri: Tenang Saja Kalau Dimaki Rakyat, Itu Risiko Pohon Tinggi Kena Angin
-
Bahlil Lapor ke Prabowo Soal Energi Pasca-Bencana: Insyaallah Aman Bapak
-
Manuver Kapolri, Aturan Jabatan Sipil Polisi akan Dimasukkan ke Revisi UU Polri
-
KPK Geledah Rumah Plt Gubernur Riau, Uang Tunai dan Dolar Disita
-
Bersama Kemendes, BNPT Sebut Pencegahan Terorisme Tidak Bisa Dilaksanakan Melalui Aktor Tunggal
-
Bareskrim Bongkar Kasus Impor Ilegal Pakaian Bekas, Total Transaksi Tembus Rp668 Miliar
-
Kasus DJKA: KPK Tahan PPK BTP Medan Muhammad Chusnul, Diduga Terima Duit Rp12 Miliar
-
Pemerintah Aceh Kirim Surat ke PBB Minta Bantuan, Begini Respons Mendagri