Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti minta aparat Polri, Bea Cukai dan kementeriannya yang menerima suap dari perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) diberi sanksi. Perusahaan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) itu mempekerjakan nelayan dengan memperbudak.
Pemberian suap itu, kata Susi, dinyatakan oleh pekerja PT Pusaka Benjina Resources (PBR) di Kepulauan Aru, Maluku. Polisi, aparat Bea Cukai dan oknum KKP menerima 'upeti' tiap bulan.
"Itu tentu perbuatan tidak benar," jelas Susi di Kantor KKP Jakarta, Rabu (8/4/2015).
Dia menjelaskan isu penyuapan itu dibongkar oleh PBR sendiri. Susi menduga itu untuk menutupi kasus perbudakan yang menjerat PBR.
"Aktivitas PBR tetap salah, mereka jangan melempar isu kayak gitu untuk membenarkan aktivitas mereka.Kita akan ada disipliner. Tapi PT PBR tidak boleh berpikir degan mereka memberikan uang, mereka (aparat) harus mengamini apa yang mereka lakukan. Tidak bisa seperti itu," jelas Susi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 19 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 5 Oktober: Ada 20.000 Gems dan Pemain 110-113
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
- 3 Shio Paling Beruntung Pekan Kedua 6-12 Oktober 2025
- Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru di Kota Makassar Bulan Oktober 2025
Pilihan
-
Harga Emas Naik Berturut-turut! Antam Tembus Rp 2,399 Juta di Pegadaian, Rekor Tertinggi
-
Pihak Israel Klaim Kantongi Janji Pejabat Kemenpora untuk Datang ke Jakarta
-
Siapa Artem Dolgopyat? Pemimpin Atlet Israel yang Bakal Geruduk Jakarta
-
Seruan Menggetarkan Patrick Kluivert Jelang Timnas Indonesia vs Arab Saudi
-
Perbandingan Spesifikasi vivo V60 Lite 4G vs vivo V60 Lite 5G, Kenali Apa Bedanya!
Terkini
-
Bongkar Fakta Kuota Khusus Travel 'Abal-abal', KPK Usut soal Ini ke Asosiasi Biro Haji
-
Dominasi Total! Jawa Barat Sapu Bersih Apresiasi Night Local Media Summit 2025
-
Skandal Haji Kemenag: Travel 'Gelap' Bisa Dapat Jatah Kuota Khusus, Gimana Skenarionya?
-
Kemenkes Percepat Sertifikat Higiene untuk SPPG, Cegah Risiko Keracunan MBG
-
KPK Cecar Kabiro Humas Kemnaker Soal Aliran Uang Hasil Pemerasan K3
-
Forum Debat Mahasiswa Semarang: Suarakan Kebijakan Publik dan Masa Depan Indonesia
-
Kuasa Hukum Beberkan Alasan: Penetapan Nadiem Makarim Sebagai Tersangka Dinilai Cacat Hukum
-
Dua Sekolah Internasional di Tangerang Selatan Dapat Teror Bom, Saat Dicek Ternyata Nihil
-
Tebuireng Disebut Jadi Contoh Bangunan Pesantren Ideal oleh Menteri PU
-
Biaya Hanya Rp 75 Ribu, Ini Daftar Lokasi SIM Keliling DKI Jakarta Hari Ini