Lewat UPS, Polisi Intai Kasus Korupsi Lainnya di DPRD DKI

Suara.com - Polisi masih mendalami kasus dugaan korupsi selain dari kasus pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di sekolah-sekolah Jakarta dari mata anggaran APBD 2014.

Sebagaimana diungkapkan Kabareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso, kasus UPS ini akan dijadikan pintu masuk untuk pengungkapan kasus korupsi lainnya terkait APBD yang disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. Bahkan bukan terbatas pada tahun anggaran 2014 saja, Polri pun ditegaskan akan menelusuri hingga tahun anggaran 2013.

"Ya, memang tidak hanya UPS yang kita temukan. Ada banyak hal. Nanti kita dalami terus. Karena dari UPS ini banyak masalah yang berkembang. Dari audit kita, dari penyitaan kita, barang bukti yang kita ambil, banyak hal yang menyangkut korupsi di DKI. Ada dana-dana APBD 2014. Kita juga akan meningkat ke (tahun anggaran) 2013 dan seterusnya," ungkap Budi Waseso, di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/5/2015).

Diketahui, hari ini sosok yang biasa disapa Buwas tersebut melakukan pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Buwas mengatakan, pertemuan ini adalah untuk berkordinasi terkait adanya pemeriksaan karyawan dan staf Pemprov DKI Jakarta guna pendalaman kasus UPS.

"Jadi, tidak minta izin. Saya hanya berkordinasi untuk percepatan (kasus UPS) itu. Saya sampaikan ke Gubernur, ada beberapa stafnya yang nanti akan dimintai keterangan. Jadi sebagai Gubernur sudah diberitahu. Itu koordinasi, bukan minta izin," ucap Buwas.

Dalam pertemuan itu, menurut Buwas pula, Ahok juga menyatakan siap jika dimintai keterangan. Ahok akan diperiksa untuk pendalaman kasus UPS ini. Namun menurutnya, untuk pemeriksaan Ahok, nantinya akan disesuaikan dengan jadwal kerja kegubernurannya.

"Kan yang waktu itu Pak Ahok termasuk yang melaporkan. Beberapa informasi yang dia punya, kita akan minta, untuk meng-clear-kan keterangan saksi-saksi," tandas Kabareskrim.