Suara.com - Kapolri Jenderal Badorin Haiti mengomentari wacana mengenai posisi Polri, tetap di bawah Presiden atau dikembalikan lagi di bawah kementerian.
Badrodin mengatakan dari aspek politik jika kepolisian berada di bawah kementerian, maka tidak akan memberi keuntungan bagi Korps Bhayangkara.
Menurut dia, kepolisian lebih tepat jika berada di bawah Presiden karena hal itu dilihat dari segi sejarah yang ada.
Badrodin mengatakan kepolisian sudah cukup berpengalaman di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, bahkan juga pernah di bawah Kementerian Pertahanan dan Keamanan.
"Kalau di bawah Kemendagri, kan Mendagrinya dari kalangan politik sehingga ketika politik itu dibawa, itu sangat berbahaya. Nah apa masyarakat mau hal seperti itu?" kata Badrodin usai meninjau KRI Dr. Soeharso-990 bersama Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Jayapura, Papua, Jumat (8/5/2015).
Kapolri yang baru sebulan dilantik itu berharap wacana kepolisian di bawah Kemendagri jangan hanya dilihat sekarang, tetapi harus melihat dampak ke depannya yang menurutnya cukup berat bagi netralitas Polri.
"Karena yang menjaga keamanan Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden itu polisi. Jadi kalau polisi tutup mata saja itu bahaya," katanya. (Lidya Salmah)
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
- Link Gratis Baca Buku Broken Strings, Memoar Pilu Aurelie Moeremans yang Viral
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
Pilihan
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
-
Klaim "Anti Banjir" PIK2 Jebol, Saham PANI Milik Aguan Langsung Anjlok Hampir 6 Persen
-
Profil Beckham Putra, King Etam Perobek Gawang Persija di Stadion GBLA
-
4 HP Snapdragon RAM 8 GB Paling Murah untuk Gaming, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terancam Tembus Rp17.000
Terkini
-
Gegara Bobby Nasution Tak Dipanggil, Boyamin MAKI Temui Dewas KPK Bawa Bukti Rekaman Sidang
-
PDIP Desak Reformasi Total Polri: Hapus Dwifungsi dan Perkuat Pengawasan Eksternal
-
Tutup Rakernas I, PDIP Resmi Tegaskan Posisinya Sebagai Partai Penyeimbang: Kawal Pemerintahan
-
Permohonan RJ Eggi Sudjana Masuk, Polda Metro Tunggu Kesepakatan Pelapor di Kasus Ijazah Jokowi
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Tegaskan Kedaulatan NKRI dan Tolak Intervensi Asing atas Venezuela
-
Rekomendasi Rakernas PDIP: Desak Pilkada Tetap Langsung Dipilih Rakyat, Usul Ada E-voting
-
Polisi Periksa 12 Saksi Kasus Teror DJ Donny dan Influencer, Kapan Pelaku Ditangkap?
-
Ketua KONI Ponorogo Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Bupati Nonaktif Sugiri Sancoko
-
Libatkan Ahli, Polisi Bedah Batas Kebebasan Berekspresi dalam Kasus Mens Rea Pandji Pragiwaksono
-
Prabowo Duga Ada Kekuatan Asing Bayar Segelintir Orang untuk Mengejek