Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, M. Misbakhun, mengatakan tidak ada nama dana aspirasi, yang ada adalah usulan program pembangunan daerah pemilihan.
Terkait usulan kenaikan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar tiap daerah pemilihan per anggota dewan, katanya, itu merupakan jumlah nilai program pembangunan yang dapat diajukan setiap anggota DPR untuk membangun dan memperbaiki fasilitas di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya kelak jika UP2DP telah berjalan, anggota DPR tidak akan memegang sendiri dana tersebut.
"Sama sekali tidak ada dana yang di anggota DPR. Kami hanya menerima dan menindaklanjuti apa yang diinginkan masyarakat. Lalu anggota DPR ajukan ke fraksi masing-masing untuk disetujui dana UP2DB," kata Misbakhun di acara dialektika demokrasi di ruang wartawan DPR pada Kamis (18/8/2015) sekitar pukul 14.00 WIB.
Duitnya sekarang belum ada karena masih dalam tahap usulan anggota dewan agar dimasukkan pemerintah ke dalam RAPBN 2016. Kalau sudah masuk APBN, akan diatur sebagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Lalu untuk pencairan dana UP2DP, kata Misbakhun, tetap mengikuti mekanisme pencairan APBN.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan