Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua Tim Mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan, M. Misbakhun, mengatakan tidak ada nama dana aspirasi, yang ada adalah usulan program pembangunan daerah pemilihan.
Terkait usulan kenaikan dana aspirasi sebesar Rp20 miliar tiap daerah pemilihan per anggota dewan, katanya, itu merupakan jumlah nilai program pembangunan yang dapat diajukan setiap anggota DPR untuk membangun dan memperbaiki fasilitas di daerah pemilihan masing-masing.
Menurutnya kelak jika UP2DP telah berjalan, anggota DPR tidak akan memegang sendiri dana tersebut.
"Sama sekali tidak ada dana yang di anggota DPR. Kami hanya menerima dan menindaklanjuti apa yang diinginkan masyarakat. Lalu anggota DPR ajukan ke fraksi masing-masing untuk disetujui dana UP2DB," kata Misbakhun di acara dialektika demokrasi di ruang wartawan DPR pada Kamis (18/8/2015) sekitar pukul 14.00 WIB.
Duitnya sekarang belum ada karena masih dalam tahap usulan anggota dewan agar dimasukkan pemerintah ke dalam RAPBN 2016. Kalau sudah masuk APBN, akan diatur sebagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Lalu untuk pencairan dana UP2DP, kata Misbakhun, tetap mengikuti mekanisme pencairan APBN.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Terkait Reformasi Polri, Boni Hargens Apresiasi Komitmen Kapolri Listyo Sigit
-
Banyak Kasus Terlambat Ditangani, Dokter Ingatkan Pentingnya Deteksi Dini Kanker Paru
-
Terbongkar! WNA China Sulap Apartemen Jakarta Jadi Pabrik Vape Narkoba Etomidate
-
Alih Fungsi Kali Ciputat dan Kelalaian Proyek Jadi Biang Kerok Banjir di Taman Mangu Indah?
-
Hakim Militer Minta Ahli Kimia Uji Campuran Air Keras dalam Kasus Andrie Yunus
-
Ade Armando Pamit dari PSI: Tameng untuk Jokowi atau Sekadar Strategi 'Cuci Tangan' Politik?
-
Siasat Licin Teroris JAD di Sulteng: Jualan Buah di Siang Hari, Sebar Propaganda ISIS di Medsos
-
Waka DPR Soroti Darurat Kekerasan Seksual di Pendidikan: Harus Ada Efek Jera dan Sanksi Berat!
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat