Suara.com - Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta meminta tambahan dana kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk anggaran partai politik yang punya kursi di dewan.
Menanggapi hal tersebut. Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pemerintah tidak akan memberikan tambahan dana.
Ia malah geleng-geleng kepala mendengar permintaan tambahan duit tersebut.
"Nggak usah nambah-nambah lagi, yang baru nggak usah lagilah," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Sebelumnya Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang juga pimpinan Banggar menilai dana tersebut berbeda dengan yang dialokasikan untuk organisasi kemasyarakatan.
Sepuluh partai politik yang punya kursi di DPRD selama ini mendapatkan jatah Rp1,8 miliar.
Sedangkan satu organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia DKI mendapatkan Rp2 miliar sendiri.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Anak Presiden Uganda Ancam Erdogan: Kirim Cewek Cantik untuk Saya atau Diplomat Anda Diusir
-
IDAI Ingatkan Risiko Tinggi Balita Mendaki Gunung Usai Kasus Hipotermia di Ungaran
-
Prabowo Bertemu Putin di Moskow, Kedua Negara Bahas Penguatan Kemitraan Strategis
-
Imigrasi: WNA Tiongkok Paling Banyak Langgar Aturan
-
Dokter Anak Ingatkan Bahaya Jemur Bayi di Bawah Matahari Terik
-
Tepis Isu Prabowo Antikritik, KSP: Kritik Silakan, Tapi Pakai Data dan Teori
-
Pramono Anung Jamin Aturan Penyediaan Air Tak Akan 'Sandera' Kebutuhan Warga Jakarta
-
DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perlindungan Saksi-Korban ke Paripurna
-
Survei Poltracking: Prabowo Unggul di Top of Mind Capres 2029, Dedi Mulyadi dan Anies Menyusul
-
Rentetan OTT Kepala Daerah, Tito Sebut Ada Masalah Mendasar dalam Rekrutmen Pilkada