Indonesia Diadili di Den Haag, Wapres Tolak Minta Maaf Tragedi 65

Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi Pemerintah tidak perlu meminta maaf terkait tragedi kemanusiaan 1965 yang dinilai merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

"Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa Pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?" kata JK di Jakarta, Selasa (10/11/2015).

Ada beragam versi yang menyebut jumlah korban tewas terkait tragedi itu. Dari yang ratusan ribu sampai jutaan orang diberbagai daerah Indonesia. Kebanyakan mereka yang tewas dan dibunuh karena dituding sebagai underbouw PKI.

Tragedi kemanusiaan diawali dengan kematian para jenderal TNI yang dikenal sebagai peristiwa Lubang Buaya.

"Siapa yang berbuat dulu? Kalau (Pemerintah harus) meminta maaf, siapa yang harus dimaafkan? Apakah Pemerintah yang berbuat waktu itu? Justru orang-orang Pemerintah yang terbunuh, jenderal-jenderal kita," tegasnya.

Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban Tragedi 1965.

Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September.

International People's Tribunal mulai mengelar persidangan tersebut di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga Jumat (13/11/2015) waktu setempat. (Antara)

BERITA MENARIK LAINNYA: 

Mengerikan, Kecelakaan Pesawat Terekam dalam Video Selfie

Pengusaha Penyebar Video Mesum Kenal Korban dari Facebook

Kasus Polisi Perkosa Perempuan Dilimpahkan ke Polres Jakbar

Keluhan Pengemudi Gojek yang Pendapatannya Menurun