Suara.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi Pemerintah tidak perlu meminta maaf terkait tragedi kemanusiaan 1965 yang dinilai merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).
"Tentu silakan saja, tetapi jangan lupa bahwa (peristiwa) itu dimulai dengan tewasnya jenderal-jenderal kita. Ya masa Pemerintah minta maaf, padahal yang dibunuh para jenderal kita, gimana sih?" kata JK di Jakarta, Selasa (10/11/2015).
Ada beragam versi yang menyebut jumlah korban tewas terkait tragedi itu. Dari yang ratusan ribu sampai jutaan orang diberbagai daerah Indonesia. Kebanyakan mereka yang tewas dan dibunuh karena dituding sebagai underbouw PKI.
Tragedi kemanusiaan diawali dengan kematian para jenderal TNI yang dikenal sebagai peristiwa Lubang Buaya.
"Siapa yang berbuat dulu? Kalau (Pemerintah harus) meminta maaf, siapa yang harus dimaafkan? Apakah Pemerintah yang berbuat waktu itu? Justru orang-orang Pemerintah yang terbunuh, jenderal-jenderal kita," tegasnya.
Pemerintah Indonesia dituding melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan diminta mengakui untuk kemudian meminta maaf kepada keluarga korban Tragedi 1965.
Tuduhan tersebut meliputi pembunuhan massal, penculikan, penganiayaan, kekerasan seksual dan campur tangan negara lain pascaperistiwa Gerakan 30 September.
International People's Tribunal mulai mengelar persidangan tersebut di Den Haag, Belanda, sejak Selasa hingga Jumat (13/11/2015) waktu setempat. (Antara)
BERITA MENARIK LAINNYA:
Mengerikan, Kecelakaan Pesawat Terekam dalam Video Selfie
Pengusaha Penyebar Video Mesum Kenal Korban dari Facebook
Kasus Polisi Perkosa Perempuan Dilimpahkan ke Polres Jakbar
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara