Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telat memberikan dana hibah kepada daerah mitra. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahuh 2016 telah disahkan sekitar Rp 66,3 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan telatnya pemberian dana hibah karena kota mitra telat menyerahkan proposal ketika Pemerintah DKI tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.
"Bukan nggak jadi (kasih hibah), tapi mereka terlambat masukin ke KUAPPAS. Yang (telat memasukan) dari Mitra nya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/2/2016).
Menurut Ahok walaupun daerah mitra seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur tidak dapat menerima bantuan pada APBD DKI 2016, bantuan untuk mereka bisa cair pada APBD-Perubahan 2016.
Lanjut Ahok, bantun hibah yang diberikan DKI dari APBD DKI 2015 ke kota mitra belum habis.
"Terus yang kita beri bantuan 2015 juga mereka belum pakai habis. Kita bisa pakai APBD Perubahan kalau mau," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
-
Hasil Akhir ASEAN Para Games 2025: Raih 135 Emas, Indonesia Kunci Posisi Runner-up
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
Terkini
-
Pura-pura Jadi Kurir Ekspedisi, Dua Pengedar Narkoba di Tangerang Tak Berkutik Diciduk Polisi
-
Kasus Korupsi Kuota Haji, KPK Minta Bos Maktour Tetap di Indonesia
-
Diperiksa KPK, Bos Maktour Tegaskan Pembagian Kuota Haji Wewenang Kemenag
-
KPK Endus Peran Kesthuri Jadi Pengepul Uang Travel Haji untuk Pejabat Kemenag
-
Hikmahanto Soroti Risiko Gabung Dewan Perdamaian: Iuran Rp16,9 T hingga Dominasi Trump
-
Pemulihan Listrik Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatera Capai 99 Persen
-
Bantah Pertemuan Rahasia dengan Google, Nadiem: Saya Lebih Sering Ketemu Microsoft
-
Untung Rugi RI Masuk Dewan Perdamaian Trump: Bisa 'Jegal' Keputusan Kontroversial?
-
Viral! Trotoar di Koja Dibongkar Paksa, Ternyata Ini yang Diburu Pencuri di Bawah Tanah
-
Kajari Magetan Dicopot, Diperiksa Intensif Kejagung Gegara Dugaan Pelanggaran Integritas!