Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telat memberikan dana hibah kepada daerah mitra. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahuh 2016 telah disahkan sekitar Rp 66,3 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjelaskan telatnya pemberian dana hibah karena kota mitra telat menyerahkan proposal ketika Pemerintah DKI tengah membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara.
"Bukan nggak jadi (kasih hibah), tapi mereka terlambat masukin ke KUAPPAS. Yang (telat memasukan) dari Mitra nya," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/2/2016).
Menurut Ahok walaupun daerah mitra seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur tidak dapat menerima bantuan pada APBD DKI 2016, bantuan untuk mereka bisa cair pada APBD-Perubahan 2016.
Lanjut Ahok, bantun hibah yang diberikan DKI dari APBD DKI 2015 ke kota mitra belum habis.
"Terus yang kita beri bantuan 2015 juga mereka belum pakai habis. Kita bisa pakai APBD Perubahan kalau mau," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Susunan Tim Pelatih Timnas Indonesia U-23 di SEA Games 2025, Indra Sjafri Ditopang Para Legenda
- Diskon Listrik 50 Persen PLN Oktober 2025, Begini Syarat dan Cara Dapat E-Voucher Tambah Daya!
- Shin Tae-yong Batal Comeback, 4 Pemain Timnas Indonesia Bernafas Lega
- 7 Rekomendasi Smartwatch untuk Tangan Kecil: Nyaman Dipakai dan Responsif
- 5 Bedak Padat yang Cocok untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Samarkan Flek Hitam
Pilihan
-
Hasan Nasbi Sebut Menkeu Purbaya Berbahaya, Bisa Lemahkan Pemerintah
-
5 Fakta Kemenangan 2-1 Real Madrid Atas Barcelona: 16 Gol Kylian Mbappe
-
Harga Emas Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Sentuh Rp 2,4 Juta di Pegadaian, Antam Nihil!
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
Terkini
-
Pasar Barito Digusur, Pedagang Dipindahkan ke Lenteng Agung: Begini Janji Manis Pemprov DKI
-
Sidang Praperadilan Delpedro Marhaen: Hakim Tunda Putusan Hingga Pukul 2 Siang
-
Heboh WN Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Cecar Sang Bupati
-
Komjak Ultimatum Kajari Jaksel: Eksekusi Silfester Matutina Sekarang, Jangan Tunda Lagi!
-
IPB Bahas Masa Depan Kawasan Puncak: Antara Lestari dan Laju Ekonomi
-
Rumah Digeledah, ASN Kemenaker RJ Dipanggil KPK: Ada Apa dengan Kasus RPTKA?
-
Rayakan HLN ke-80, PLN Wujudkan Akses Listrik Gratis bagi Warga Pra Sejahtera di Bali
-
Tok! Gugatan Praperadilan Khariq Anhar Ditolak PN Jaksel, Ini Alasan Hakim Sulistyo
-
Biar Talas dan Sagu Tak Dianggap Makanan Kelas Bawah, Mendagri Minta Daerah Gandeng Ahli Kuliner
-
Usut Kasus CSR, KPK Panggil Politikus Nasdem Rajiv