Suara.com - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i, mengatakan revisi UU ini tidak perlu dikerjakan secara terburu-buru.
"Usulan yang berkembangan, kita jangan diburu-buru waktu," kata Muhammad di kompleks DPR, Jakarta, Senin (18/4/2016), "Jangan terkesan diburu-buru karena ini menyangkut masa depan bangsa kita dan peengakan hukum serta HAM."
Dia menambahkan, ada dua hal penting yang harus diperhatikan dalam revisi ini. Pertama mengenai pemberantasan terorisme dan kedua, tentang tata cara penegakan hukumnya.
"Jadi semua (fraksi) sepandangan. Teroris harus tetap diperangi tetapi tidak melanggar hukum dan melecahkan HAM," katanya.
Politisi Gerindra ini pun mengatakan, akan meminta masukan yang komprehensif untuk kemudian direkonstruksikan guna disusun pasal per pasal. Aparat kepolisian, sambungnya, yang akan dimintai pandangannya.
"Kita akan dengar argumen aparat, mengenai waktu untuk mengorek pengakuan terduga teroris untuk mengungkap jaringannya," kata dia.
Pansus ini dipimpin Syafi'i yang didampingi Wakilnya, Hanafi Rais (PAN), Syaiful Bahri Ansori (PKB), dan Supiadin Aries (Nasdem). Mereka dilantik oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon.
Terpopuler
- 6 Rekomendasi Sepatu Lokal Rp 200 Ribuan, Kualitas Bintang Lima
- 7 Parfum Lokal Wangi Segar Seperti Habis Mandi, Tetap Clean Meski Cuaca Panas Ekstrem
- 5 HP Samsung Galaxy A 5G Termurah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Gak Kaleng-kaleng
- 7 Sepatu Lari Lokal yang Wajib Masuk List Belanja Kamu di Awal Mei, Nyaman dan Ramah Kantong
- Promo Alfamart Double Date 5.5 Hari Ini, Es Krim Beli 1 Gratis 1
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional
-
33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi
-
Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia
-
Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF
-
Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan
-
Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China
-
Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah
-
Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP
-
Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun
-
Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara