Jokowi Anggap Kritik SBY seperti Obat Kuat

Suara.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kritikan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kritikan Yudhoyono diibaratkan sebagai obat kuat agar kinerja menjadi makin baik.

"Kritik itu adalah menjadi obat kuat, semua pemerintahan itu menjadi kuat kalau ada yang mengkritik, sehingga dengan demikian kritik adalah merupakan obat kuat bagi pemerintahan ini," kata Pramono kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Dia menegaskan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla terbuka untuk dikritik.

"Kami melihat dari perspektif yang positif, karena pemerintahan ini betul-betul bukan pemerintahan antikritik, bahkan kami mengharapkan untuk dikritik. Semakin dikritik, semakin disayangi, maka kritik tadi obat membuat pemerintahan ini makin kuat," ujar dia.

Pramono menilai kritikan Yudhoyono yang disampaikan di hadapan publik sebagai pertanda baik.

"Sebab kalau ada diskursus di publik itu akan menjadi baik. Publik akan melihat bahwa kritik itu apakah benar-benar bertujuan untuk (membangun atau tidak). Tetapi saya tanya secara langsung kepada Bapak Presiden, beliau hanya tersenyum dan dengan senang hati menerima kritik tersebut, karena memang masih banyak dalam pemerintahan ini memerlukan perbaikan. Jadi nggak perlu anti kritik, kami malah senang dikritik, kalau perlu yang mengkritik lebih banyak lebih baik," tutur dia.

Persoalan apakah masukan Yudhoyono akan ditindaklanjuti atau tidak, kata Pramono, akan dipelajari dulu.

"Kalau masukan perlu diperbaiki ya bisa sesuai dengan kebijakan, kami perbaiki. Tujuh poin (kritik SBY), kami anggap semuanya baik," kata dia.

Kritikan Yudhoyono disampaikan beberapa waktu lalu ketika menyelenggarakan acara berbuka puasa bersama di Cikeas, Jawa Barat. Dia mencatat tujuh hal yang harus dibenahi oleh pemerintah agar tak membawa implikasi buruk bagi masa depan bangsa.

Yudhoyono mengatakan dalam situasi ekonomi sekarang, ada permasalahan mengenai lemahnya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat. Dia menilai hal ini harus menjadi prioritas perbaikan pemerintah.

Selain itu, dia mengatakan persoalan lonjakan harga kebutuhan pokok menjadi salah satu alasan mengapa daya beli masyarakat menjadi merosot. Dia mengatakan seharusnya pemerintah dapat mencari solusi atas masalah tersebut.

"Khusus terkait kenaikan sejumlah komoditas pangan di bulan Ramadan, sebenarnya bisa diambil langkah-langkah yang proaktif, karena hukum ekonomi memang begitu adanya," kata Yudhoyono.