Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek bersama rombongan menyambangi Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (30/6). [Suara.com/Oke Atmaja]
Pemerintah diminta untuk minta maaf terkait peredaran vaksin palsu. Hal itu dikatakan Anggota Komisi IX DPR Robert Rouw dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, di DPR, Jakarta, Rabu (13/7/2016).
Permintaan ini maaf ini wajib dilakukan karena kasus vaksin palsu ini merupakan kejadian luar biasa.
"Tidak ada kata maaf dari pemerintah. Ini kejadian luar biasa, generasi penerus kita diberikan imunisasi abal-abal. Harus ada pernyataan pemerintah minta maaf," kata Robert dalam rapat.
Politikus Gerindra ini membandingkan, pemerintah meminta maaf atas peristiwa macet di Tol Brebes yang membuat belasan orang meninggal dunia. Permintaan maaf ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kemarin soal Tol, Wakil Presiden memberikan statemen minta maaf. Tetapi kejadian ini (vaksin palsu) yang korbannya bayi tidak berdosa, tidak ada permohonan maaf," ujarnya.
Kasus vaksin palsu ini perlu diusut tuntas. Dia pun menginginkan pengawasan peredaran obat ditingkatkan. Selain itu, dia juga meminta supaya ada standardisasi harga obat. Hal itu diperlukan untuk mengetahui obat asli dan palsu.
"Kalau harga di bawah standar ya itu palsu. Kalau di Papua lebih murah dari Jakarta enggak masuk akal juga. Ini orang sakit rentan. Karena, masyarakat kecil masih mencari yang termurah," kata dia.
Tag
Komentar
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Lagi! Peserta Latsarmil Kopdes Merah Putih Meninggal, Rifki Renaldi Jadi Korban Ke-4
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Korban Meninggal Latsarmil SPPI Bertambah Menjadi 5 Orang, Ini Penjelasan Kemhan
-
Mahfud MD Soroti Kemunduran Demokrasi, Sebut Politik Uang Gerus Penegakan Hukum
-
Panas Lagi! AS Luncurkan Serangan Balasan ke Iran Usai Insiden di Selat Hormuz
-
Jokowi Mulai Safari Politik, PAN Merasa Tak Terancam: Kami Tunggu PSI Lolos ke Senayan
-
Batas Penghasilan MBR Rp8 Juta Tak Cukup, Pemerintah Harus Tekan Biaya Hidup
-
Ucapan 'Adikku Sayang' Berujung Penganiayaan Caddy Golf, Pelaku Dibekuk di Lampung
-
Open House Sekolah Rakyat Surabaya, Orang Tua Terharu Lihat Perkembangan Siswa
-
Tak Relevan, Aksi Reformasi Jilid II Dinilai Bukan Aspirasi Mahasiswa
-
1 Tahun Sekolah Rakyat, Wamensos: Alhamdulillah Cukup Berhasil
-
Bukan Sekadar Kunjungan Biasa, Jokowi Ungkap Alasan Hadiri Rakorda PSI di Lampung