Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. (Suara.com/Bagus Santosa)
Belum berhasil membebaskan 10 WNI di Filipina, seorang WNI kembali disandera. WNI yang baru disandera bernama Herman bin Manggak. Dia disekap di wilayah Kinabatangan, Sabah, Malaysia, perbatasan laut Filipina.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Indonesia jangan kalah dengan komplotan penyandera, apalagi sampai memberikan uang seperti yang diminta para penjahat.
"Indonesia tidak boleh kalah dari teror untuk bayar tebusan dan lainnya," kata Hidayat di DPR, Senin (8/8/2016).
Menurut Hidayat bila pemerintah mau membayar uang tebusan untuk membebaskan sandera, akan membuat para penyandera kembali mengulangi perbuatan.
"Apalagi, Indonesia sedang mengalami kesulitan keuangan dan APBN saja dipangkas. Masa dikasih ke para penculik. Sehingga diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina," kata Wakil Ketua MPR.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menambahkan pemerintah seharusnya mampu mendesak Pemerintah Filipina mengambil langkah tegas untuk membebaskan WNI yang disandera.
"Masa sudah sebulan lebih disandera dan nggak juga bebas, lantas dimana kedaulatan bangsa Indonesia? Harus dilakukan diplomasi yang efektif dan maksimal untuk membebaskan WNI termasuk sandera ini," kata dia.
Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah Indonesia jangan kalah dengan komplotan penyandera, apalagi sampai memberikan uang seperti yang diminta para penjahat.
"Indonesia tidak boleh kalah dari teror untuk bayar tebusan dan lainnya," kata Hidayat di DPR, Senin (8/8/2016).
Menurut Hidayat bila pemerintah mau membayar uang tebusan untuk membebaskan sandera, akan membuat para penyandera kembali mengulangi perbuatan.
"Apalagi, Indonesia sedang mengalami kesulitan keuangan dan APBN saja dipangkas. Masa dikasih ke para penculik. Sehingga diperlukan lobi yang efektif dengan pemerintah Filipina," kata Wakil Ketua MPR.
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS menambahkan pemerintah seharusnya mampu mendesak Pemerintah Filipina mengambil langkah tegas untuk membebaskan WNI yang disandera.
"Masa sudah sebulan lebih disandera dan nggak juga bebas, lantas dimana kedaulatan bangsa Indonesia? Harus dilakukan diplomasi yang efektif dan maksimal untuk membebaskan WNI termasuk sandera ini," kata dia.
Tag
Komentar
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
Terkini
-
Eks Ketua BPK Sebut Audit Kerugian Negara Rp1,5 Triliun di Kasus Chromebook Cacat
-
Diduga Ada Jual Beli, KPRP Usul Jalur Kuota Khusus di Rekrutmen Polri Dihapuskan
-
Tanggapi Reformasi Polri, Sahroni Usul Jabatan Polisi di Lembaga Sipil Dibatasi Maksimal 3 Tahun
-
Bobol 7 Gereja di Jateng, Pencuri Ini Keok Usai Jualan Hasil Curian di Medsos
-
Dukung Rekomendasi Reformasi Polri, Abdullah Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Program SMK 4 Tahun dan SMK Go Global Mulai Berjalan, Ini Jurusan yang Jadi Prioritas
-
Sowan ke MUI, KSP Dudung Siap Lapor Aspirasi Ulama ke Presiden Prabowo
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Kasus DJKA ke Eks Menhub Budi Karya Sumadi
-
Sebar Propaganda Lewat Medsos, Densus 88 Tangkap 8 Terduga Teroris Jaringan JAD di Sulteng!
-
PRT Bakal Disertifikasi, Wamen PPPA Veronica Tan Siapkan Skema Pelatihan agar Hak Pekerja Terpenuhi