Ini Beda Kontrak Politik Anies dengan Jokowi-Ahok Versi Gerindra

Suara.com - Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik tidak menyoal calon gubernur Anies Baswedan membuat kontrak politik dengan warga Tanah Merah, Rawa Badak, Jakarta Utara, asalkan tujuannya untuk pembangunan Jakarta lebih baik.

"Kontrak politik selama untuk kedepan lebih baik ya saya kira nggak masalah," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Taufik yang merupakan Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandiaga Uno memastikan kontrak politik tersebut tidak akan dilanggar. Dia membandingkan dengan kontrak politik yang pernah dibuat seperti pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama di pilkada 2012, yang ternyata tak dipenuhi. Ketika itu, Jokowi-Ahok berjanji tidak akan melakukan penggusuran.

"Ahok juga kontrak politik dulu, kalau Anies pasti nggak melanggar, Ahok kontrak politik, tapi dilanggar," katanya.

"Dulu ada kontrak politik Jokowi, kontrak politik dengan masyarakat kecil tidak akan menyakiti dengan menggusur, itu kan kontrak politik, saya kan timnya (dulu)," Taufik menambahkan.

Kontrak politik Anies dengan warga Tanah Merah berlangsung pada Minggu (2/10/2016). Salah satu isinya, memenuhi dan melindungi hak warga, termasuk melegalkan kampung-kampung yang selama ini dianggap ilegal oleh Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Karena itu tadi kesepakatan bahwa gubernur baru akan komit, termasuk melakukan mediasi," kata Anies saat menghadiri peringatan Tahun Baru Islam 1438 Hijriah di Pademangan Barat.

Koordinator Forum Tanah Merah Bersatu, Purwanto, menjanjikan ikut memenangkan Anies-Sandiaga di pilkada. Syaratnya, pasangan ini jangan asal menggusur permukiman padat penduduk.

"Kami siap menangkan Anies-Sandi di sini. Dulu saja Jokowi menang di sini 90 persen. Insya Allah nanti Pak Anies bisa menang 100 persen di Tanah Merah," kata dia.