Suara.com - Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan kepolisian-kepolisian daerah lain menyusul isu massa ormas Islam dari daerah luar akan nglurug ke Ibu Kota Jakarta pada Jumat (4/11/2016).
"Ya, kami lakukan kerjasama dengan polda-polda lain karena kan informasi masuk ya. Kita lakukan dan menyampaikan secara persuasif agar tidak mengerahkan massa," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono di Polda Metro Jaya, Senin (31/10/2016).
Awi mengatakan nanti anggota polisi akan memeriksa barang bawaan massa yang datang ke Jakarta.
"Kalau ada yang mencurigakan membawa golok sajam dan lain-lain akan dilakukan penyitaan," kata Awi.
Informasi massa dari luar Jakarta akan dimobilisasi dikonfirmasi Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana.
"Informasi yang kita dapat seperti itu," kata Suntana usai acara Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas di Silang Monas Jakarta, Sabtu (29/10/2016).
Suntana menyarankan warga dari luar Ibu Kota untuk mengurungkan niat. Lebih baik, mereka aksi damai di daerah masing-masing.
"Usahakan massa dari luar Jakarta, kami sarankan, unjuk rasa dilakukan di lokasi masing-masing. sehingga Jakarta bisa kita jaga supaya aman," kata dia.
Awi juga mengatakan pengamanan massa pada tanggal 4 November nanti tetap sesuai prosedur.
"Semua ada pentahapannya. Pentahapan gangguan kamtibmas. Ada protap dan perkapnya," kata Awi.
Kapolda Metro Jaya melarang anggota membawa senjata api saat pengamanan.
"Bapak Kapolda menyampaikan dalam demonstrasi ini pengamanan dan pelayanan kepolisian tidak diperkenankan membawa senpi," kata dia.
Polisi hanya diperkenankan memakai senjata gas air mata untuk membubarkan massa yang mulai anarkis.
"Fase pertama mulai dari kehadiran kepolisian dan dengan tangan kosong dan sampai kelima menggunakan gas air mata, secutity barier itu saja yang diperbolehkan. Fase keenam menggunakan peluru tajam kita tidak gunakan," kata dia.
Awi juga meminta massa dapat membantu menjaga ketertiban agar aksi tersebut berlangsung kondusif.
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
4 Rekomendasi Tablet RAM 8 GB Paling Murah, Multitasking Lancar Bisa Gantikan Laptop
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
Terkini
-
Geledah Rumdin Gubernur Riau Abdul Wahid usai Tersangka, KPK Cari Bukti Apa Lagi?
-
Miris! Kakak Adik di Kendal 2 Minggu Cuma Minum Air, Tidur Bersama Jasad Ibu Demi Wasiat
-
Terbongkar! Segini Uang 'Jatah Preman' yang Diterima Gubernur Riau, KPK Beberkan Alirannya
-
Warga Protes Bau Tak Sedap, Pemprov DKI Hentikan Sementara Uji Coba RDF Rorotan
-
Pasca OTT, KPK Bergerak Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau Abdul Wahid
-
Gubernur Riau Plesiran ke Inggris-Brasil Pakai Duit 'Jatah Preman', Mau ke Malaysia Keburu Diciduk
-
Soeharto Bakal Dapat Gelar Pahlawan Nasional? Legislator Minta Penilaian Berimbang dan Komprehensif
-
Lewat 1x24 Jam Pasca-OTT, Dalih KPK Baru Umumkan Gubernur Riau Tersangka: Masalah Teknis, Bukan...
-
Bappenas Sebut Penerapan Manajemen Risiko Menjadi Arah Baru Dalam Tata Kelola Pembangunan Nasional
-
Adies Kadir Lolos Sanksi Etik MKD Dinilai Kabar Baik, Golkar: Konstituen di Dapil Pasti Ikut Senang