Suara.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Sumarsono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan penataan ulang di bidang pemerintahan.
Hal ini disampaikan Sumarsono setelah menggelar rapat pimpinan bersama puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di atas kereta menuju Yogyakarta sejak Jumat malam hingga Sabtu dini hari (13-14 Januari 2017).
"Beberapa isu yang dibahas di antaranya untuk bidang pemerintahan, kita akan melakukan penataan ulang, terutama manajemen RT RW lah. Di tingkat masyarakat ada beberapa hal yang harus kita perbaiki berkaitan dengan keberadaan MKDM dan organisasi masyarakat yang lainnya. Itu yang pertama dari sisi pemerintahan," ujar Sumarsono di Yogyakarta, Sabtu (14/1/2017).
Tak hanya itu, Sumarsono menuturkan dalam rapat tersebut membahas revisi Undang-Undang 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan RI.
"Kita ingin Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi revisi Undang-29 tahun 2007 yang paling penting yaitu tentang kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta," kata dia.
Lebih jauh, Sumarsono menuturkan rapat pimpinan juga membahas pembenahan manajemen di kawasan terpadu diantaranya Pelabuhan Muara Angke, yang diserahkan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Itu bagaimana kita melihat dalam tiga prespektif. Sarana prasarananya diperbaiki untuk kapalnya tapi tetap tidak boleh mengesampingkan kapal tradisional. Yang kedua pembenahan manajemen pelabuhan dan yang ketiga adalah pelabuhannya. Sudah dibahas dan secara umum kita setuju dan kita susun program RIP (rencana induk pelabuhan). Tahun 2017 menganggarkan dalam APBD perubahan, itu yang paling prinsip di bidang perekonomian adalah itu kuncinya," ucap Sumarsono.
Adapun di bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, akan membangun sekolah berasrama atau "boarding school" bagi penyandang penyakit sosial. Serta meningkatkan penanganan BPJS kesehatan.
"Kemudian untuk bidang Kesra, secara Kesra itu adalah boarding school untuk siswa penyandang penyakit sosial dan juga anak-anak jalanan, kita fokus di masalah itu. Termasuk di dalamnya adalah kesehatan. Penanganan BPJS kesehatan, kita bangga BPJS Jakarta adalah yang terbaik, tetapi kita akan lebih tingkatkan," paparnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Misteri Formasi Tak Lazim Drone Iran, Kesaksian Pilot F-15 Bikin Geger
-
Wacana Ekspor Satu Pintu Dinilai Berpotensi Perkuat Posisi Indonesia di Tengah Persaingan Global
-
Warga Sipiongot Senang Karena Jalan Diaspal Setelah Puluhan Tahun
-
Skandal Korupsi Kuota Haji: KPK Cecar Eks Dirjen PHU Hilman Latief Soal Modus Bagi-bagi 50 Persen
-
Masuk RS Polri Gegara Sakit Saluran Pencernaan! Penahanan Gus Yaqut Dibantarkan
-
Eks Plt Direktur PU Ditahan! Terima Suap BUMN dan Rekayasa Proyek Fiktif Rp16 Miliar
-
3 Tahun dalam Penyiksaan: Bagaimana Penyekapan YTR Bisa Luput dari Pantauan Sekitar?
-
Sasaran Turis Bali! 18 Kg Ganja Asal Amerika-Rusia Diselundupkan Lewat Trik Kompartemen Koper
-
Ditanya Nyesal Ikut Pilpres 2024, Anies Balik Tanya Publik: NyeseI Tak Memilih Saya?
-
Usut Dalang Pembagian Kuota Haji 50:50, Eks Dirjen PHU Kemenag Dicecar KPK