Suara.com - Calon gubernur Jakarta nomor urut tiga Anies Baswedan menyampaikan visi terhadap birokrasi di Jakarta di acara debat kandidat di Hotel Bidakara, Jumat (27/1/2017) malam. Dia menilai birokrasi pemerintahan Jakarta saat ini masih mendapat rapor merah dari beberapa instansi pemerintah.
"Penyerapan anggaran rendah dan hasil yang sangat minim untuk masyarakat," kata Anies sambil menunjukkan kertas yang berisi catatan mengenai buruknya pencapaian birokrasi di Jakarta.
Padahal, kata Anies, birokrasi merupakan elemen penting untuk menata kota. Birokrasi bertanggungjawab kepada pelayanan masyarakat.
"Menata kota bukan sekadar menata gedung. Penataan kota untuk warganya, sehingga birokrasi bertanggungjawab," ujar Anies.
Birokrasi bertanggungjawab terhadap masyarakat lantaran warga telah membayar pajak maka secara tak langsung mereka memiliki akses di birokrasi. Bahkan, seorang warga sebenarnya memegang aset cukup besar di pemerintah.
"Satu warga memiliki Rp100 juta aset yang seharusnya itu diolah dan kembali ke pada mereka. Namun, kenyataan tidak mereka tak mendapatkannya," kata Anies.
Hingga berita ini diturunkan, acara debat masih berlangsung.
Terpopuler
- 5 Perbedaan Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia yang Sering Dianggap Sama
- Sulit Dibantah, Beredar Foto Diduga Ridwan Kamil dan Aura Kasih Liburan ke Eropa
- 5 Mobil SUV Bekas Terbaik di Bawah Rp 100 Juta, Keluarga Nyaman Pergi Jauh
- 13 Promo Makanan Spesial Hari Natal 2025, Banyak Diskon dan Paket Hemat
- 5 Mobil Bekas di Bawah 50 Juta Muat Banyak Keluarga, Murah tapi Mewah
Pilihan
-
Genjot Daya Beli Akhir Tahun, Pemerintah Percepat Penyaluran BLT Kesra untuk 29,9 Juta Keluarga
-
Genjot Konsumsi Akhir Tahun, Pemerintah Incar Perputaran Uang Rp110 Triliun
-
Penuhi Syarat Jadi Raja, PB XIV Hangabehi Genap Salat Jumat 7 Kali di Masjid Agung
-
Satu Indonesia ke Jogja, Euforia Wisata Akhir Tahun dengan Embel-embel Murah Meriah
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun Usai Natal, Cabai hingga Bawang Merah Merosot Tajam
Terkini
-
Ketua Banggar DPR Said Abdullah: Merchant Tolak Pembayaran Tunai Bisa Dipidana
-
Terungkap Motif Teror Bom 10 SMA Depok, Pelaku Kecewa Lamaran Ditolak Calon Mertua
-
Heboh 'Dilantik' di Kemenhan, Terungkap Jabatan Asli Ayu Aulia: Ini Faktanya
-
PP Dinilai Sebagai Dukungan Strategis Atas Perpol 10/2025: Bukan Sekedar Fomalitas Administratif
-
Sikapi Pengibaran Bendera GAM di Aceh, Legislator DPR: Tekankan Pendekatan Sosial dan Kemanusiaan
-
Geng Motor Teror Warga Siskamling di Pulogadung: Siram Air Keras, Aspal Sampai Berasap
-
Sakit Hati Lamaran Ditolak, Mahasiswa IT Peneror Bom 10 Sekolah di Depok Pakai Nama Mantan Diciduk
-
UMP 2026 Dinilai Tak Layak, Pemprov DKI Susun Strategi Redam Gejolak Buruh
-
KPK Hentikan Kasus Korupsi Nikel Rp2,7 T Konawe Utara, Padahal Sudah Ada Tersangka
-
Ketika Guru Ikut Menertawakan Disabilitas: Apa yang Salah dalam Pendidikan Kita?