Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla menghadiri 'financial close' untuk pembiayaan proyek investasi non anggaran pemerintah (PINA) di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/2).
Presiden Joko Widodo menegaskan jika PT. Freeport Indonesia tidak kooperatif dengan pemerintah terkait kelanjutan bisnis mereka, maka pemerintah Indonesia akan bersikap tegas.
"Kalau memang sulit diajak musyawarah dan sulit kita ajak berunding, ya nanti kita akan bersikap," kata Presiden Jokowi di Cibubur, Jakarta Timur, hari ini.
Jokowi mengatakan pemerintah ingin menyelesaikan masalah tersebut secara win-win solution.
"Kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang, dicarikan solusi yang win win, kita ingin itu karena ini urusan bisnis," kata Jokowi.
Jokowi mengatakan telah menyerahkan penanganan permasalahan kelanjutan usaha Freeport di Papua kepada kementerian terkait, di antaranya Kementerian Energi Sumber Daya Mineral.
"Oleh sebab itu, saya serahkan kepada menteri," kata Jokowi.
Jokowi menegaskan pemerintah akan bersikap tegas jika Freeport sulit diajak berunding. Tetapi, untuk sekarang, Jokowi masih mempercayakan penanganan kepada kementerian.
"Intinya itu saja, kalau memang (susah) diajak musyawarah dan sulit diajak berunding, saya akan bersikap, tapi sekarang ini biar menteri dulu," katanya.
Persoalan tersebut bermula dari keberatan Freeport atas peraturan baru pemerintah Indonesia karena tidak sesuai dengan kontrak karya. Pemerintah meminta Freeport mematuhi kewajiban sesuai izin usaha pertambangan khusus, di antaranya keharusan melepas 51 persen saham kepada pemerintah.
Komentar
Berita Terkait
-
AGRA Sebut Longsor di PT Freeport Hanya Puncak Gunung Es dari Eksploitasi Mineral di Papua
-
Investor Mundur dan Tambahan Anggaran Ditolak, Proyek Mercusuar Era Jokowi Terancam Mangkrak?
-
Heboh Akun Instagram Tunjukkan Gaya Flexing Pejabat dan Keluarganya, Asal-Usulnya Dipertanyakan
-
Perubahan Dagu Iriana Jokowi Dulu dan Sekarang Disorot: Tajam ke Bawah Kayak Hukum Indonesia
-
Sudah 5 Hari, 7 Pekerja Masih Terjebak di Tambang Bawah Tanah Freeport
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Harga Emas Antam Tembus Paling Mahal Hari Ini, Jadi Rp 2.115.000 per Gram
-
Ustaz Khalid Basalamah Terseret Korupsi Kuota Haji: Uang yang Dikembalikan Sitaan atau Sukarela?
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
Terkini
-
Capai Ribuan Orang, Ini Rute Konvoi Demo Ojol di Jakarta: Bawa 7 Tuntutan ke Istana hingga DPR!
-
Bakal Patroli, Menkeu Purbaya Siap Tarik Anggaran Kementerian yang Lambat Serap Dana
-
Syaifullah Tamliha Ungkap Dua Kelemahan PPP: Tak Punya Figur Berduit dan Alergi Outsider
-
Kepala Sekolah di Prabumulih Sempat Dicopot Gegara Tegur Anak Pejabat Bawa Mobil ke Sekolah
-
Punya Modal Besar: Pakar Politik Dorong Projo jadi Oposisi Prabowo-Gibran, Pasca-Budi Arie Didepak!
-
Sebut Ada Intervensi Sejak Dualisme Kepemimpinan P3, Syaifullah Tamliha : PPP Dibinasakan oleh Jokow
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara