Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar akan meminta klarifikasi kepada Wakil Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto).
Klarifikasi ini terkait dengan pertemuan Titiek dengan salah satu pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Padahal, Partai Golkar sudah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat.
"Kami serahkan kepada DPP. Kalau ada tindakan indisipliner kita berikan sanksi itu sesuai dengan keputusan DPP," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono di DPR, Jakarta, Selasa (28/2/2017).
Hari ini, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar melakukan rapat internal dengan pengurus DPP Partai Golkar di ruangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Masalah Titiek ini, menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat internal tersebut.
Di tempat ini, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham mengatakan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, kasus Titiek ini akan ditindaklanjuti DPP. Idrus mengatakan, perkara ini akan ditangani oleh Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir dan Ketua Bidang Keorganisasian dan daerah Freddy Latumahina.
"Kita akan hadirkan Bu Titiek untuk memberikan klarifikasi apa yang terjadi," kata Idrus.
Lalu apa sanksi yang akan diberikan kepada Anak Presiden kedua Suharto itu? Mungkinkah sampai disanksi berat hingga pemecetan kekaderan?
"Nanti dulu, kita lihat dulu, sabar dulu," kata Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto.
Baca Juga: Dewan Pakar Golkar Rapat Internal dengan Setya Novanto
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu