Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana. [Suara.com/Agung Sandy Lesmana]
Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya berkoordinasi dengan kepolisian daerah seluruh Indonesia terkait penggalangan umat muslim untuk mengikuti aksi bertema Tamasya Al Maidah pada hari H pilkada Jakarta putaran kedua, 19 April 2017.
"(Koordinasi) sudah pasti itu, sudah SOP (standar opersional prosedur) kami. Itu sudah kegiatan yang memang sistematis kita lakukan," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
Tamasya Al Maidah merupakan nama aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta. Mereka memobilisasi massa dari berbagai daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara untuk ikut mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua.
Suntana menambahkan sekarang kepolisian tengah menelusuri penggagas acara tersebut.
"Itu kan baru imbauan. Akan kami telusuri siapa yang memberikan imbauan itu dan kami juga imbau kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar Jakarta tidak perlu datang. Pengamanan sudah dijamin oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada bekerjasama dengan instansi terkait," katanya.
Suntana mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi di TPS karena sudah ada petugas yang mengawasi pemungutan suara.
Polisi khawatir aksi tersebut memunculkan gesekan sesama anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pengacara Gerakan Nasional Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera menilai aksi mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Aksi tersebut juga ditujukan untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya. Dia juga menjamin massa yang akan mengawasi TPS tidak akan melakukan intervensi kepada warga yang menggunakan hak pilih.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.
Kapitra menegaskan aksi ini netral dan tidak ada maksud untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon.
"Aksi kami untuk membuat kelancaran pilkada. Apalagi yang akan datang kan dari luar Jakarta (tidak punya hak pilih di pilkada DKI), kenapa khawatir," kata dia.
"(Koordinasi) sudah pasti itu, sudah SOP (standar opersional prosedur) kami. Itu sudah kegiatan yang memang sistematis kita lakukan," kata Wakapolda Metro Jaya Brigadir Jenderal Suntana di Polda Metro Jaya, Selasa (21/3/2017).
Tamasya Al Maidah merupakan nama aksi yang digalang Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dan Gerakan Kemenangan Jakarta. Mereka memobilisasi massa dari berbagai daerah untuk datang ke tempat-tempat pemungutan suara untuk ikut mengawasi proses pilkada Jakarta putaran kedua.
Suntana menambahkan sekarang kepolisian tengah menelusuri penggagas acara tersebut.
"Itu kan baru imbauan. Akan kami telusuri siapa yang memberikan imbauan itu dan kami juga imbau kepada masyarakat Jakarta dan masyarakat di luar Jakarta tidak perlu datang. Pengamanan sudah dijamin oleh pihak kepolisian sesuai dengan aturan yang ada bekerjasama dengan instansi terkait," katanya.
Suntana mengimbau masyarakat jangan ikut-ikutan aksi di TPS karena sudah ada petugas yang mengawasi pemungutan suara.
Polisi khawatir aksi tersebut memunculkan gesekan sesama anggota masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran mereka.
Pengacara Gerakan Nasional Fatwa MUI yang juga Ketua Gerakan Kemenangan Jakarta Kapitra Ampera menilai aksi mendapatkan respon positif dari masyarakat.
Aksi tersebut juga ditujukan untuk mencegah penggunaan cara-cara tidak terpuji untuk memenangkan pilkada.
"Tidak boleh dengan kekuatan apapun untuk pilih salah satu pasangan calon, apakah itu intimidasi, apakah itu pakai uang, pengaruh jabatan, kekuatan fisik. Ini belajar dari pilkada putaran pertama lalu," katanya.
Kapitra menegaskan gerakannya bertujuan untuk mendukung pilkada, bukan sebaliknya. Dia juga menjamin massa yang akan mengawasi TPS tidak akan melakukan intervensi kepada warga yang menggunakan hak pilih.
"Pilihlah sesuai hati nurani, tidak boleh ada tekanan apapun. Tujuan kami untuk damai," kata dia.
Kapitra meyakini aksi tersebut tidak akan menimbulkan gesekan. Belajar dari aksi 2 Desember, yang berlangsung damai.
Kapitra menegaskan aksi ini netral dan tidak ada maksud untuk mengarahkan dukungan ke salah satu calon.
"Aksi kami untuk membuat kelancaran pilkada. Apalagi yang akan datang kan dari luar Jakarta (tidak punya hak pilih di pilkada DKI), kenapa khawatir," kata dia.
Komentar
Berita Terkait
-
Dedi Mulyadi Akui Marketnya Makin Luas Gara-Gara Sering Ngonten, Mau Nyapres?
-
Jatuh Bangun Nasib Ridwan Kamil: Gagal di Jakarta, Kini Terseret Isu Korupsi dan Perselingkuhan
-
Tim RIDO Laporkan KPU ke DKPP dan Minta Pemungutan Suara Ulang, Anies: No Comment!
-
Pilkada DKI: El Rumi Pilih Dharma-Kun, Soroti Masalah Kabel Listrik
-
Cak Lontong 'Ronda' Amankan Suara Pramono-Rano di Masa Tenang Pilkada
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Kaki Masih Pegal Setelah Lari? Ini 5 Sepatu Recovery Run Lokal dengan Review Terbaik
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Isu Setoran 'Upeti' Program MBG, Ketua BGN: Tidak Benar dan Provokatif
-
Niat Cari Cuan di Kapal Cumi, Pemuda Garut Malah Kena 'Zonk' Loker Medsos, HP Sampai Disita
-
IDAI Minta Anak di Bawah 2 Tahun Bebas dari Gawai, Cegah Speech Delay hingga Virtual Autism
-
Haris Rusly Moti: Anomali Gerakan Sosial Saat Ini Justru Anti-Rakyat dan Adopsi Narasi Neoliberal
-
Wali Kota San Miguel Amatitlan Tewas Ditembak di Rumahnya Sendiri
-
Klaim Mobilnya Dipasang Alat Pelacak, Tiyo Ardianto Dikuliti Netizen: Beasiswa KIP, Mobil Fortuner?
-
Curanmor di Perumahan Bekasi Terungkap, Polisi Sita NMax dan Korek Api Berbentuk Pistol
-
Pati Viral Lagi! Anak Bakar Rumah Ortu Gara-gara Tak Diberi Uang Merantau
-
Boni Hargens: Tak Perlu Buat UU Baru, Kompolnas Telah Diperkuat UU Polri Hasil Revisi
-
Kesal Tak Diberi Uang, Pria di Pati Diduga Bakar Rumah Orang Tuanya Sendiri