Jokowi Ancam Copot Aparat Berkinerja Buruk Dalam Bantuan Sosial

Pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat melalui bantuan sosial nontunai yang diberikan.

Bantuan sosial tersebut beragam, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Bantuan sosial tersebut rutin diberikan Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam setiap kunjungan kerjaya ke sejumlah daerah di Tanah Air. Termasuk dalam kunjungannya Sabtu ini, (25/3/2017), di Tapian Siri-siri Syariah, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.

Namun, bantuan tersebut harus sejalan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Presiden Joko Widodo bahkan secara langsung menegaskan pentingnya menjaga kualitas pelayanan, mulai dari pelayanan administratif hingga kesehatan.

Bahkan Kepala Negara tak segan untuk mengganti aparat yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pemilik KIS.

"Pak ini yang melayani jelek banget di rumah sakit ini, beritahu saya. Pasti saya peringatkan. Kalau masih juga belum baik nanti pasti saya ganti itu yang melayani, saya copot, saya ganti," ujar Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta agar masyarakat menggunakan bantuan tersebut secara bijak dan tepat guna.

"Ini untuk keperluan sekolah, keperluan pendidikan, gizi anak, usaha boleh," ungkapnya.

Mengingat besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat, pemerintah berkomitmen akan terus memberikan bantuan tersebut di masa mendatang.

Baca Juga: Bagi Bantuan Nontunai, Jokowi Wanti-wanti Soal Pelayanan Publik

"Ini akan terus kita pantau, akan kita lihat, kalau bagus akan kita tingkatkan lagi. Setiap tahun ada terus baik KIP, PKH, ada semuanya," ucap Presiden.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi.