Suara.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyelenggarakan rapat koordinasi terbatas untuk membahas masalah terorisme dan radikalisme pada Jumat (26/5/2017). Rapat ini dilakukan dua hari setelah terjadi dua ledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur.
Rapat dipimpin Menkopolhukam Wiranto yang dihadiri, antara lain Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, Wakapolri Komjen Syafruddin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Suhardi Alius, dan Kepala Staf Umum TNI Laksdya Didit Herdiawan.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dijadwalkan akan hadir.
Sebelumnya, ketika meninjau lokasi bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu pada Kamis (25/5/2017) malam, Presiden Joko Widodo menginginkan pemerintah dan DPR segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti Terorisme agar aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan pencegahan sebelum kejadian.
“Ini yang paling penting,” kata Jokowi.
“Tadi saya juga sudah memerintahkan Menkopolhukam segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Anti Terorisme ini, agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam pencegahan,” Jokowi menambahkan.
Jokowi mengatakan negara-negara di berbagai belahan dunia saat ini juga menghadapi terorisme. Namun, mereka telah memiliki regulasi untuk pencegahan teror.
"Negara-negara lain ini memiliki Undang-Undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan,” tutur dia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya
-
Buntut Aksi Pemukulan Siswa ke Guru, Dikeluarkan Sekolah dan Ayah yang Polisi Terancam Sanksi
-
Perkuat Pertahanan Laut Indonesia, PLN dan TNI AL Jalin Kolaborasi
-
Korban Pemerkosaan Massal '98 Gugat Fadli Zon: Trauma dan Ketakutan di Balik Penyangkalan Sejarah