Politisi senior Golkar Firman Soebagyo berpandangan, bangsa kita saat ini masih dihadapkan dari berbagai persoalan. Masih tingginya angka pengangguran, lebarnya kesenjangan dan masih banyaknya regulasi dari kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil berpenghasilan rendah.
Menurutnya, kompleksitas masalah bangsa ini jauh lebih penting untuk dipikirkan daripada kita terjebak dengan isu yang belum jelas sasaran dan arah tujuannya. Apakah bangsa kita sekarang ini betul sudah siap untuk menghadapi persaingan bebas rasanya belum siap?.
Pada titik inilah, Firman berpandangan, lebih baik kaum elit di Jakarta fokus berpikir untuk membangun bangsa ini, supaya maju dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya, ketimbang buang energi untuk membicarakan diaspora yang akan menimbulkan semakin beratnya persaingan bangsa ini ke depan.
“Apakah kita sudah perhitungkan benar dan cermat kalau kita akan memberlakukan dwi kewarganegaraan, atau memberikan dalam bentuk ID card itu akan ada manfaatnya bagi bangsa dan masyarakat,” terang Firman di Jakarta, Senin (3/7/2017).
Firman juga mempertanyakan apakah pemerintah sudah memperhitungkan dengan benar terutama jika banyak orang Indonesia yang memilih meninggalkan Indonesia untuk melepaskan kewarganegarannya agar memilih menjadi warga negara lain. Mereka dengan mudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya, ini semua harus dikaji secara komperhensif dampak negatif dan politiknya.
Firman mengingatkan agar Indonesia sebagai negara besar tidak dengan mudah mengambil sikap seperti India yang membuat kebijakan ID Card kewarganegaraan. Firman menjelaskan, sebagai bangsa kita harus sadar dengan berbagai pengalaman kebijakan negara besar kecenderungannya ada agenda terselubung untuk kepentingan tertentu.
“Marilah kita berpikir realistis jangan terbuai pidato dari bangsa lain. Marilah kita camkan secara baik dan benar pasti di balik itu ada kepentingan yang lebih besar bagi negaranya. Janganlah berlebihan bagi anggota DPR terburu-buru menginisiasi UU Dwi Kewarganegaraan,” tegas Firman.
Lebih baik, lanjutnya, sisa waktu yang ada untuk merumuskan kebijakan yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, agar dunia investasi bisa berkembang, termasuk industri bisa segera maju.
Baca Juga: Anggota DPR Tolak Wacana Dwi Kewarganegaraan Bila Tujuannya Buruk
Selain itu, pesannya, jangan mematikan petani nelayan dan sumber daya alam kita yang dapat dikelola bangsa sendiri dan dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan penerimaan negara.
“Jauh lebih penting ketimbang buang energi untuk diaspora. Apalagi menyusun RUU Dwi Kewarganegaraan, masih banyak persoalan bangsa ini yang harus kita selesaikan ketimbang memikirkan hal yang belum perlu dipikirkan seperti diaspora ini. Semuanya itu akan buang-buang energi belaka,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!