Politisi senior Golkar Firman Soebagyo berpandangan, bangsa kita saat ini masih dihadapkan dari berbagai persoalan. Masih tingginya angka pengangguran, lebarnya kesenjangan dan masih banyaknya regulasi dari kebijakan pemerintah yang belum berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil berpenghasilan rendah.
Menurutnya, kompleksitas masalah bangsa ini jauh lebih penting untuk dipikirkan daripada kita terjebak dengan isu yang belum jelas sasaran dan arah tujuannya. Apakah bangsa kita sekarang ini betul sudah siap untuk menghadapi persaingan bebas rasanya belum siap?.
Pada titik inilah, Firman berpandangan, lebih baik kaum elit di Jakarta fokus berpikir untuk membangun bangsa ini, supaya maju dalam pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya, ketimbang buang energi untuk membicarakan diaspora yang akan menimbulkan semakin beratnya persaingan bangsa ini ke depan.
“Apakah kita sudah perhitungkan benar dan cermat kalau kita akan memberlakukan dwi kewarganegaraan, atau memberikan dalam bentuk ID card itu akan ada manfaatnya bagi bangsa dan masyarakat,” terang Firman di Jakarta, Senin (3/7/2017).
Firman juga mempertanyakan apakah pemerintah sudah memperhitungkan dengan benar terutama jika banyak orang Indonesia yang memilih meninggalkan Indonesia untuk melepaskan kewarganegarannya agar memilih menjadi warga negara lain. Mereka dengan mudah melepaskan kewarganegaraan Indonesia. Menurutnya, ini semua harus dikaji secara komperhensif dampak negatif dan politiknya.
Firman mengingatkan agar Indonesia sebagai negara besar tidak dengan mudah mengambil sikap seperti India yang membuat kebijakan ID Card kewarganegaraan. Firman menjelaskan, sebagai bangsa kita harus sadar dengan berbagai pengalaman kebijakan negara besar kecenderungannya ada agenda terselubung untuk kepentingan tertentu.
“Marilah kita berpikir realistis jangan terbuai pidato dari bangsa lain. Marilah kita camkan secara baik dan benar pasti di balik itu ada kepentingan yang lebih besar bagi negaranya. Janganlah berlebihan bagi anggota DPR terburu-buru menginisiasi UU Dwi Kewarganegaraan,” tegas Firman.
Lebih baik, lanjutnya, sisa waktu yang ada untuk merumuskan kebijakan yang lebih bermanfaat bagi bangsa dan negara ini, agar dunia investasi bisa berkembang, termasuk industri bisa segera maju.
Baca Juga: Anggota DPR Tolak Wacana Dwi Kewarganegaraan Bila Tujuannya Buruk
Selain itu, pesannya, jangan mematikan petani nelayan dan sumber daya alam kita yang dapat dikelola bangsa sendiri dan dapat meningkatkan kesejateraan masyarakat dengan penerimaan negara.
“Jauh lebih penting ketimbang buang energi untuk diaspora. Apalagi menyusun RUU Dwi Kewarganegaraan, masih banyak persoalan bangsa ini yang harus kita selesaikan ketimbang memikirkan hal yang belum perlu dipikirkan seperti diaspora ini. Semuanya itu akan buang-buang energi belaka,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam