Suara.com - Anggota Dewan Pakar Partai Nasional Demokrat Taufiqulhadi menyarankan kepada partai yang membandel dalam mendukung pemerintah sebaiknya mengundurkan diri.
Taufiqulhadi mengingatkan komitmen partai bergabung dalam koalisi yaitu untuk menyukseskan kebijakan-kebijakan pemerintahan.
"Ketika ada anggota koalisi yang mengabaikan komitmen koalisi, dia hanya meminta haknya saja tapi ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Hanya untuk mendapatkan haknya saja, tapi tidak mau kewajibannya, lebih baik mengundurkan diri," kata Taufiqulhadi di DPR, Jakarta, Jumat (14/7/2017).
Pernyataan Taufiqulhadi terkait dengan wacana reshuflle yang belakangan ini menguat.
Partai Nasdem menegaskan akan tetap memegang komitmen pembentukan koalisi.
"Kami dari Nasdem adalah ingin mensukseskan pemerintahan sekarang agar pemerintahan ini menjadi baik dan bisa berlanjut kembali. Ketika pemerintah ada rencana, kita mendukung," kata dia.
Beberapa waktu yang lalu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyoroti sikap PAN -- bagian dari koalisi pendukung pemerintah -- yang dinilainya tidak satu suara dalam menanggapi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Fraksi PAN memilih sikap menolah perppu.
Berita Terkait
-
Suara Live: Evaluasi Kinerja? Prabowo Copot 4 Pejabat, Sinyal Perubahan Besar di Kabinet Merah Putih
-
Jejak Politik Hendrar Prihadi: Disayang Jokowi, Didepak Prabowo, PDIP Resmi Jadi Oposisi Murni?
-
Benteng Terakhir PDIP Runtuh! Prabowo Copot Hendrar Prihadi, Sinyal 'Sapu Bersih' Kabinet?
-
Momen Perpisahan Dito Ariotedjo dengan Pegawai Kemenpora
-
Diluar Dugaan: Intip Isi Garasi Paket Hemat Bahlil Lahadalia yang Aman dari Reshuffle
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu