Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/8).
Baca 10 detik
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat pengguna sepeda motor dapat memahami kebijakan pembatasan jalur motor yang sekarang akan diperluas dari Jalan M. H. Thamrin sampai ke Jalan Sudirman dan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil.
"Saya minta masyarakat sedikit bersabar, ini sampai akhir 2017. Pada saat pembangunan flyover dan underpass itu sudah selesai, maka kebijakan itu tentu saja berubah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Djarot mengatakan jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2020 sudah tidak ada lagi pembatasan jalur sepeda motor dan sistem ganjil genap bagi mobil.
Pemerintah Jakarta nanti juga akan menghilangkan separator pembatas jalur bus Transjakarta dan kendaraan lain jika seluruh sistem transportasi publik berjalan dengan baik.
"Ketika transportasi sudah selesai pembangunannya, flyover sudah kelar semua, underpass sudah, MRT sudah, LRT sudah jalan," kata Djarot.
Djarot juga mengatakan di masa mendatang pemerintah akan menerapkan electronic road pricing bagi kendaraan pribadi.
"Mestinya (kendaraan lewat) harus bayar. Itu bayangan kami sehingga bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," katanya.
"Saya minta masyarakat sedikit bersabar, ini sampai akhir 2017. Pada saat pembangunan flyover dan underpass itu sudah selesai, maka kebijakan itu tentu saja berubah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Djarot mengatakan jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2020 sudah tidak ada lagi pembatasan jalur sepeda motor dan sistem ganjil genap bagi mobil.
Pemerintah Jakarta nanti juga akan menghilangkan separator pembatas jalur bus Transjakarta dan kendaraan lain jika seluruh sistem transportasi publik berjalan dengan baik.
"Ketika transportasi sudah selesai pembangunannya, flyover sudah kelar semua, underpass sudah, MRT sudah, LRT sudah jalan," kata Djarot.
Djarot juga mengatakan di masa mendatang pemerintah akan menerapkan electronic road pricing bagi kendaraan pribadi.
"Mestinya (kendaraan lewat) harus bayar. Itu bayangan kami sehingga bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," katanya.
Komentar
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo