Sejumlah kendaraan melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/8).
Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat meminta masyarakat pengguna sepeda motor dapat memahami kebijakan pembatasan jalur motor yang sekarang akan diperluas dari Jalan M. H. Thamrin sampai ke Jalan Sudirman dan pemberlakuan sistem ganjil genap untuk mobil.
"Saya minta masyarakat sedikit bersabar, ini sampai akhir 2017. Pada saat pembangunan flyover dan underpass itu sudah selesai, maka kebijakan itu tentu saja berubah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Djarot mengatakan jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2020 sudah tidak ada lagi pembatasan jalur sepeda motor dan sistem ganjil genap bagi mobil.
Pemerintah Jakarta nanti juga akan menghilangkan separator pembatas jalur bus Transjakarta dan kendaraan lain jika seluruh sistem transportasi publik berjalan dengan baik.
"Ketika transportasi sudah selesai pembangunannya, flyover sudah kelar semua, underpass sudah, MRT sudah, LRT sudah jalan," kata Djarot.
Djarot juga mengatakan di masa mendatang pemerintah akan menerapkan electronic road pricing bagi kendaraan pribadi.
"Mestinya (kendaraan lewat) harus bayar. Itu bayangan kami sehingga bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," katanya.
"Saya minta masyarakat sedikit bersabar, ini sampai akhir 2017. Pada saat pembangunan flyover dan underpass itu sudah selesai, maka kebijakan itu tentu saja berubah," ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Selasa (22/8/2017).
Djarot mengatakan jika semua berjalan sesuai rencana, tahun 2020 sudah tidak ada lagi pembatasan jalur sepeda motor dan sistem ganjil genap bagi mobil.
Pemerintah Jakarta nanti juga akan menghilangkan separator pembatas jalur bus Transjakarta dan kendaraan lain jika seluruh sistem transportasi publik berjalan dengan baik.
"Ketika transportasi sudah selesai pembangunannya, flyover sudah kelar semua, underpass sudah, MRT sudah, LRT sudah jalan," kata Djarot.
Djarot juga mengatakan di masa mendatang pemerintah akan menerapkan electronic road pricing bagi kendaraan pribadi.
"Mestinya (kendaraan lewat) harus bayar. Itu bayangan kami sehingga bila transportasi publik sudah berjalan dengan bagus, jalur khusus busway yang ditutup seperti itu akan kita bongkar," katanya.
Komentar
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!