Suara.com - Ketua MPR Zulkifli Hasan tidak setuju dengan keinginan panitia khusus angket terhadap KPK untuk rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo sekaligus menyerahkan hasil temuan pansus.
"Jangan semua urusan Presiden, menurut saya. Pansus, kan kalau sudah punya hasil ya sudah, kan bisa dikasih, dikirim. Jangan semua dikit-dikit pak Presiden," kata Zulkifli di DPR, Rabu (20/9/2017).
Zulkifli mengatakan Presiden Jokowi sedang sibuk mengurus permasalahan rakyat.
"Pak Presiden lagi ngurus rakyat lagi keliling daerah bagaimana persatuan makin kokoh, bagaimana ekonomi tumbuh," tambahnya.
Pansus berharap bisa bertemu Presiden sebelum melaporkan hasil kerja dalam rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada 28 September 2017. Masa kerja pansus juga akan ditentukan hari itu, apakah diperpanjang atau dihentikan.
Menurut Zulkifli masa kerja pnsus tidak perlu diperpanjang lagi. Tapi jika nanti tetap diperpanjang, Fraksi PAN akan tetap mengirimkan kader bergabung dalam pansus.
"Saya berharap ini sudah selesai kan tidak diperpanjang lagi," kata Ketua Umum PAN. "Tapi kalau kita bisa menghentikan, kita nggak ngirim. Kalau jalan terus ya kita akhirnya harus mengawal dari dalam seperti sekarang."
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO
-
Wacana 'Go Public' PAM Jaya Bikin DPRD DKI Terbelah, Basri Baco: Ini Dinamika, Normal
-
Bukan Cuma Wacana, Ini Target Rinci Pemindahan ASN ke IKN yang Diteken Presiden Prabowo
-
Polandia Jadi Negara Eropa Kedua yang Kerja Sama dengan Indonesia Berantas Kejahatan Lintas Negara
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu