Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menekankan pentingnya program pemerintah pusat terealisasi di Ibu Kota Jakarta.
Itu sebabnya, Tjahjo meminta DPRD Jakarta menjalankan fungsi kontrol dengan baik terhadap kinerja Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, terutama agar program pusat dan daerah saling bersesuaian.
"Yang penting DPRD itu mitra satu paket dengan pemda, menyusun anggaran, pengawasan, fungsi kontrol, harus diawasi janji kampanye gubernur dan wakil gubernur, dan tidak menyimpang dari visi dan misi pemerintah pusat, bahwa program Pak Jokowi harus terjamin di Jakarta," kata Tjahjo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (30/10/2017).
Hal itu dia katakan Tjahjo ketika menanggapi tentang sidang paripurna istimewa yang tidak kunjung diselenggarakan DPRD untuk membahas rancangan pembangunan jangka menengah daerah pemerintahan Anies dan Sandiaga.
Tjahjo mengatakan Kementerian Dalam Negeri hanya bisa memberikan imbauan untuk pelaksanaan sidang paripurna istimewa. Sidang paripurna tak kunjung dilaksanakan, padahal Anies dan Sandiaga sudah dilantik dua minggu yang lalu.
Tjahjo mengatakan peraturan pelaksanaan sidang paripurna istimewa ini diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
"Kami hanya bisa mengimbau karena tata tertib di daerahnya berbeda-beda. Tapi, saya kira jangan sampai gubernur dan wakil gubernur terpilih terganggu, silakan kerja saja, nggak masalah," kata Tjahjo.
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
- 4 AC Hemat Listrik untuk Rumah Daya Listrik 450 VA, Pilihan Terbaik agar Tidak Jeglek
Pilihan
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
Terkini
-
Tak Berhenti di 13 Orang! Polisi Beri Sinyal Tersangka Baru di Kasus Daycare Little Aresha
-
Cari Keadilan, Arief Pramuhanto Bakal Ajukan PK ke Mahkamah Agung
-
Penertiban Aset GBK, Marinus Gea Minta Pemerintah Buktikan Manfaatnya Bagi Negara
-
KPK Serahkan Rp153,6 Miliar Hasil Rampasan Korupsi Eks Dirut Taspen
-
Demo Mahasiswa di Patung Kuda Memanas, Orator Teriak Minta Massa dan Polisi Mundur
-
Kawal Sidang Nikita Mirzani, Rieke Diah Pitaloka Cium Aroma 'Paket Kilat' Putusan Kasasi MA
-
Safari Politik DPR untuk Revisi UU Pemilu Bergulir, Putusan MK dan Ambang Batas Disorot
-
Siap-siap! KPK akan Lelang Barang Mewah Eks Wamenaker Noel, Ada Ducati Hingga Mobil BAIC
-
DPR Usul Motor Listrik Korupsi BGN Dihibahkan ke Guru Honorer: Biar Jadi Gesture Positif
-
Temuan SPPG Fiktif MBG di Hutan hingga Pemakaman, DPR Minta Usut Tuntas