Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap keenam dan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap keempat di kantor Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai bagian program November tuntas untuk 2017.
"Saya akan kawal terus kinerja tim Kemensos bersama HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) menuju tuntasnya penyaluran BPNT dan PKH di pengujung tahun 2017 ini," tegas Khofifah kepada wartawan, usai memantau proses pencairan PKH tahap keempat oleh ibu-ibu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Jatim, Sabtu (11/11/2017).
Mensos mengatakan, pencairan BPNT dilakukan enam kali dalam setahun, atau setiap dua bulan sekali. Bansos pangan di top up setiap bulan sebesar Rp110.000 per keluarga penerima manfaat, sehingga apabila pencairan dilakukan tiap dua bulan sekali. Adapun jumlah yang ditransfer ke rekening KPM sebesar Rp220.000.
Dana ini dapat digunakan untuk berbelanja empat komoditi yang dijual di e-Warong terdekat, yakni beras, gula, tepung dan minyak goreng. Pada 2018 akan menjadi dua komoditi, yaitu beras dan telur.
Hal ini sesuai pedoman umum yang diterbitkan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan November 2017. Sementara untuk bansos PKH, pencairan dilakukan sebanyak empat kali dalam setahun, yakni Februari, Mei, Agustus dan November. Total bansos PKH per tahun adalah Rp1.890.000 untuk setiap KPM.
"Kedua program ini penting dikawal, karena merupakan program prioritas nasional dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia. Apalagi tahun depan jumlah penerimanya akan mencapai 10 juta KPM, naik dari total penerima tahun 2017 sebanyak 6 juta KPM," katanya.
Peningkatan jumlah penerima bantuan pemerintah ini, lanjutnya, harus diimbangi dengan kecepatan dan profesionalisme tim Kemensos, HIMBARA, didukung pendamping PKH dan unsur lainnya. Fokusnya adalah bagaimana masyarakat bahagia mendapat bansos yang tepat waktu.
"Tim harus gerak cepat, proaktif dan responsif. Makin banyak jumlah penerima, maka tantangannya semakin besar. Jika penyaluran tahun ini dapat berlangsung tuntas di bulan November, maka saya yakin penyaluran tahun depan tim akan lebih siap," tuturnya.
Kementerian Sosial, hingga November telah menyalurkan bansos sebesar Rp142.974.550.000 bagi warga Surabaya. Bantuan tersebut terdiri dari bantuan PKH sebesar Rp44.745.750.000 untuk 23.675 KPM, BPNT sebesar Rp95.818.800.000 untuk 72.590 keluarga, Bantuan Sosial KUBE Jasa sebesar Rp1.620.000.000 untum 81 kelompok, dan Bantuan Sosial e-Warong sebesar Rp790.000.000 untuk 79 kelompok.
"Jika November ini penyaluran bantuan sosial tuntas, saya yakin ibu-ibu senang. Pada 15 Desember 2017, Kemensos pun juga senang, karena sudah dapat menyerahkan laporan penyaluran bansos," terang Khofifah.
Guru harus Jadi Panutan "Kids Jaman Now"
Sementara itu, masih dalam kunjungan ke Jatim, Khofifah hadir sebagai narasumber dan menyapa para mahasiswa dalam "Seminar Nasional Pendidikan" di Universitas Negeri Surabaya (UNESA).
Dalam paparannya sebagai narasumber utama, Mensos mengatakan bahwa guru harus bisa jadi pemandu bagi anak muda generasi masa kini atau yang biasa disebut generasi milenial atau kids jaman now.
"Yang senior, terutama guru, harus bisa memangkas jarak dengan anak muda, agar bisa menurunkan nilai kepahlawanan dan keperjuangan kepada kids jaman now," kata Khofifah.
Khofifah mengatakan, perjuangan di masa kini bisa ditempuh dengan berbagai pendekatan. Salah satu yang ia dorong adalah pendekatan "estetik heroik".
"Kita angkat budaya, karena tingkat penerimaan budaya borderles. Coba lihat budaya Korea yang masuk ke Indonesia. Mulai gaya rambutnya, filmnya, koreografi tarinya, gaya berpakaiannya, semua menjadi tren di pelosok wilayan Indonesia dan dunia. Kita juga bisa menggunakan pendekatan budaya untuk meningkatkan daya saing dan persatuan," kata Khofifah.
Mantan menteri di era pemerintahan Presiden Gus Dur ini mengatakan, dengan kondisi zaman yang berubah pesat, maka perlu dicari format baru yang bisda menjadi perekat dan penguat persatuan anak muda zaman sekarang.
"Untuk itu, para guru dan pendidik perlu menggali lebih jauh budaya-budaya lokal, untuk kemudian dikemas secara estetik, agar anak muda ini memiliki rasa memiliki dan kebanggaan terhadap kekayaan negerinya sendiri. Maka yang namanya kids zaman now, bukan mereka yang mengagungkan budaya luar, namun berarti anak-anak muda yang menghargai nilai-nilai budayanya sendiri, menjunjung tinggi dan merawatnya demi keutuhan bangsanya sendiri," kata Khofifah.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Sultan Najamudin: Semua Mantan Presiden RI yang Telah Berpulang Layak Diberi Gelar Pahlawan
-
Tragis! Siswa Internasional Pahoa Jatuh dari Lantai 8: Fakta Baru Terungkap
-
Bela Soeharto dari Tuduhan Genosida, Fadli Zon: Nggak Pernah Ada Buktinya
-
Korupsi Minyak Pertamina: 8 Tersangka Dilimpahkan ke Pengadilan, Riza Chalid Lolos?
-
KPK Ungkap Modus 'Jatah Preman' Gubernur Riau, PKB: Buka Seterang-terangnya, Siapa di Balik Itu?
-
Warga Baduy Korban Begal Ditolak Rumah Sakit, Menko PMK Pratikno Turun Tangan
-
Kenaikan Tarif Transjakarta Masih Dikaji, Gubernur Pramono: Belum Tentu Naik
-
Gubernur Riau Abdul Wahid Minta 'Jatah Preman' ke Dinas PUPR Rp7 Miliar, KPK: Pakai Kode 7 Batang
-
Profil dan Pendidikan Rismon Sianipar yang Menduga Prabowo Tahu Ijazah Palsu Wapres Gibran
-
Pemprov Riau Diperingatkan KPK: Sudah 4 Gubernur Kena OTT! Ada Masalah Serius di PBJ?